JAKARTA - Pemerintah Australia didesak oleh seorang pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pemrosesan imigran serta pengungsi yang dikelola oleh negara di negara lain. Dilansir Australian Plus, Rabu (28/3/2018), hal tersebut dikarenakan PBB cemas perihal meningkatnya risiko kesehatan mental mereka.

Indrika Ratwatte, Direktur Asia Pasifik UNHCR, belum lama ini berkunjung ke pusat pemrosesan pengungsi di Nauru serta menggambarkan kondisi di sana "mengejutkan". "Melihat kondisi di sini, khususnya situasi kesehatan mental, sangatlah mengejutkan," katanya. "Kita harus melakukan segala upaya untuk mengeluarkan para pengungsi dari situasi ini," tambahnya.

Ratwatte menuturkan keluarga pengungsi yang terpisah-pisah merupakan masalah paling utama. "Saya telah melihat seorang gadis berusia 14 tahun dan ayahnya di Nauru di mana ibu dan saudara-saudaranya berada di Australia untuk perawatan medis," katanya. "Gadis kecil ini dalam keadaan katatonik, belum keluar dari kamarnya selama beberapa bulan, belum mandi, dan dalam keadaan stres dan trauma," tambahnya. "Situasi ini harus dihindari."

Ratwatte mengatakan, diperlukan solusi untuk menghentikan para pengungsi itu menyakiti dirinya sendiri. "Saya kira situasi anak-anak yang akan melukai diri sendiri dan bunuh diri merupakan gejala keputusasaan yang terjadi di sini," katanya. "Tak seorang pun seharusnya berada dalam posisi mencari jalan keluar yang mengerikan seperti itu," tambahnya.

Pemerintah Australia didesak untuk memikirkan kembali kebijakan pemrosesan pengungsi yang dikelolanya di luar negeri. "Meskipun ada perspektif bahwa kebijakan ini menjauhkan orang dari bahaya dan kematian di laut, kita harus memastikannya tidak mengarah pada individu yang tersakiti di daratan," kata Ratwatte. "UNHCR dan Pemerintah Australia memiliki sejarah panjang dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi di negara ini," ujarnya.

"Tradisi tersebut perlu dipertahankan, rasa belas kasih dan rasa hormat berlaku dan Australia merupakan pemimpin di kawasan ini dalam menberikan contoh terbaik," katanya. Pada bulan Februari, Pengadilan Australia memerintahkan pemerintah memindahkan seorang gadis muda dari pusat penahanan Nauru ke Australia untuk segera mendapatkan perawatan psikiatris.