BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperbaiki sistem manajemen yang selama ini banyak menimbulkan defisit sehingga tidak dapat melunasi tagihan-tagihan dari rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 
 
 Hal tersebut diutarakan Bambang menyikapi persoalan dimana BPJS Kesehatan akan kembali mendapatkan suntikan dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 5,6 triliun, untuk melunasi tunggakan-tunggakan yang belum dibayarkan ke rumah sakit mitra kerja sama. 
 
"Jika terjadi penyimpangan (lagi) harus dikenakan sanksi agar tidak terulang kembali," ujar Bambang kepada wartawan, Sabtu (1/12/2018). 
 
Bambang juga mendorong BPJS Kesehatan memenuhi perpanjian kerjasama dengan rumah sakit, sehingga prosedur pengobatan dan berobat di rumah sakit dapat berjalan lancar bagi peserta BPJS Kesehatan. 
 
Selanjutnya Bambang mendorong BPJS Kesehatan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin suntikan dana dari Kemenkeu agar tunggakan-tunggakan yang ada dapat dibayarkan.
 
Lebih lanjut Bambang mendorong BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanan terhadap pasien yang berobat ke rumah sakit dengan memperhatikan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai bentuk pengawasan dalam pelayanan pengobatan. 
 
Bambang menambahkan, pihaknya mendorong peserta BPJS Kesehatan untuk melaksanakan kewajibannya membayar iuran sesuai dengan kepesertaannya di BPJS Kesehatan agar pelayanan kesehatan dari BPJS atau rumah sakit dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

 

Diketahui, Pemerintah bakal menggelontorkan bantuan lanjutan sebesar Rp 5,6 triliun untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, total dana bantuan untuk BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,5 triliun tahun ini.
 
"Dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan sudah rapat. Artinya sudah ditentukan suntikan kedua Rp 5,6 triliun. Jadi totalnya Rp 4,9 triliun (suntikan tahap pertama) plus Rp 5,6 triliun," ujar Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf, Senin (26/11/2018). Adapun suntikan tahap pertama telah cair pada akhir September lalu.
 
Menurut dia, besaran bantuan tersebut mengacu pada hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bantuan tersebut untuk menutup tunggakan ke penyedia fasilitas kesehatan, termasuk denda atas keterlambatan pembayaran.
 
Sesuai ketentuan, denda keterlambatan sebesar 1% per bulan. Namun, ia menjelaskan denda keterlambatan telah diminimalkan lewat kerja sama berupa talangan dari perbankan untuk Faskes. Dengan begitu, denda yang harus dibayarkan bisa lebih ringan sekitar 0,75-0,8% per bulan.
 
Total bantuan untuk BPJS Kesehatan tahun ini yang sebesar Rp 10,5 triliun tersebut mendekati prognosis defisit versi BPKP yaitu Rp 10,58 triliun. Adapun manajemen BPJS Kesehatan memprediksikan defisit yang lebih besar yakni Rp 16,58 triliun, yang terdiri dari akumulasi defisit tahun lalu Rp 4,4 triliun, ditambah proyeksi defisit tahun ini yang mencapai Rp 12,1 triliun.
 
Akhir Oktober lalu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memaparkan, defisit BPJS Kesehatan disebabkan defisit pada layanan untuk peserta BPJS kategori pekerja informal, peserta didaftarkan pemerintah daerah (Pemda), dan bukan pekerja.
 
"Yang membuat worse adalah pekerja informal menghabiskan Rp 13,3 triliun sendiri dari awal tahun hingga September," ujarnya. Angka Rp 13,3 triliun ini merupakan selisih negatif lantaran iuran yang dibayarkan yaitu sebesar Rp 8,5 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban yang ditanggung BPJS sebesar Rp 20,3 triliun.
 
Selisih negatif juga dialami peserta kategori bukan pekerja yaitu sebesar Rp 4,35 triliun, dan peserta yang disalurkan Pemda sebesar Rp 1,44 triliun. Di sisi lain, Penerima Bantuan Iuran (PBI) justru mencatatkan selisih positif alias surplus sebesar 3,2 triliun. Begitu juga dengan peserta kategori Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri surplus Rp 706,7 miliar, dan pekerja formal swasta surplus Rp 7,8 triliun. Dengan demikian