BREAKINGNEWS.CO.ID - Mahkamah Konsitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Komite Aksi Transportasi Online (KATO) pun kecewa atas keputusan MK tersebut. KATO lalu mendesak DPR segera membentuk pansus terkait soal ini. "KATO mengutuk keputusan hakim MK yang tidak menjunjung rasa keadilan. Kenapa rasa keadilan kita tidak diadopsi oleh MK sehingga kami mengutuk sikap hakim MK? Karena ojek online ada di tengah-tengah masyarakat tapi nggak ada perlindungan. Ini negara kekuasaan apa negara hukum?" kata Koordinator KATO Said Iqbal saat konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jl. Dipenogoro, Jakarta Pusat, Minggu (1/7/2018).

Menurut dia, keputusan MK tersebut tidak memikirkan hak konstitusi ojek online sendiri. Dia juga mengkritik argumentasi hakim dalam membuat keputusan tersebut. "Kenapa kita kecam? Karena argumentasi yang digunakan oleh hakim MK seolah-olah dibiarkan apa yang menjadi hak konstitusi para pengemudi ojol menunggu kebaikan hati pemerintah," ucap Said yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu.

Iqbal menegaskan bakal menggugat Presiden Joko Widodo beserta kabinet kerjanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga bakal digugat. "Hari ini, dengan cara yang sama, kami menggugat citizen law suit, minggu depan mungkin, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Siapa yang digugat yaitu Presiden, Wakil Presiden, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja, Menkominfo dan para Pimpinan DPR, Ketua DPR," ujarnya.

Adapun yang bakal digugat ke PN Jakpus itu adalah meminta hakim menetapkan pemerintah bersalah. Selain itu, dia juga meminta para pengemudi ojek online mendapat pengakuan serta perlindungan hukum. "Gugatannya sederhana, menyatakan pemerintah bersalah, enam orang ini bersalah, tidak melindungi pengemudi ojek online. Kedua, meminta untuk melindunginya adalah dengan cara pengakuan sepeda motor sebagai alat angkutan umum. Hanya itu, dua gugatan," ucap dia.

Dia mengatakan, .angkah hukum selanjutnya akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung dan meminta supaya angkutan roda dua dinyatakan sebagai angkutan umum. Selain itu, KATO juga mendesak DPR untuk membentuk panja dan pansus untuk merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009. "Langkah politiknya ada dua, yaitu mendesak DPR membentuk panja dan pansus ojol dan meminta masuk di Baleg 2019, revisi UU Nomor 22 Tahun 2009," imbuh dia.

Jika pemerintah tidak mengabulkan permohonan itu, lanjutnya, pihaknya bakal mengerahkan pengemudi ojek online untuk melakukan aksi. "Langkah gerakan ya aksi, dan ini akan jadi a issue, terserah mau dibilang politisasi. Isu pemilihan Presiden. Selain tenaga kerja asing, isu ojek online yang jumlahnya sudah hampir 1 juta, dengan keluarganya mungkin 3 juta orang ada di situ, kita akan mengampanyekan ya jangan pilih presiden yang tidak melindungi ojek online," ujar dia.

Sebelumnya, MK menolak untuk melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Hal tersebut menjawab gugatan para pengemudi ojek online yang cemburu karena tidak dibuatkan payung hukum layaknya taksi online.

Kasus bermula ketika pengojek online, Yudi Arianto, serta 16 rekannya menggugat UU LLAJ. Mereka merasa haknya tidak dijamin UU. Apalagi, merujuk pada taksi online, pengemudi taksi online dilindungi UU LLAJ. Atas hal tersebut, Yudi dkk menggugat hal itu ke MK. "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," demikian putus MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (28/6/2018) lalu.