BREAKINGNEWS.CO.ID - Charta Politika Indonesia dalam surveinya mengatakan bahwa pelanggaran pemilu seperti money politic atau politik uang masih marak terjadi. Menanggapi hal itu, caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil DKI Jakarta 1, Mardani Ali Sera mengatakan jika dirinya sedih dan prihatin terhadap maraknya politik uang tersebut.

"Tentu kita sedih karena kita sudah mau lima kali pemilu di era reformasi ternyata 50 persen rata-rata masih welcome kepada politik uang," kata Mardani kepada wartawan saat ditemui usai rilis survei Charta Politika di Jalan Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Meski begitu, dirinya mengaku enggan menyalahkan pemilih sepenuhnya. Dirinya lebih mendesak kepada partai politik (parpol) untuk menjadikan hal tersebut untuk membangun kaderisasi dan ideologisasi terhadap pemilih.

"Ketika memilih bukan karena kepentingan sesaat, apalagi kepentingan uang. Tapi semata-mata karena ideologinya dan aspirasinya diwakili oleh partai yang bersangkutan," ujar Mardani yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Terkait dengan faktor money politic sendiri, dirinya menilai bahwa ada kaitannya dengan aksi berbagai elemen. "Ketika menyatakan demokrasi, ini akan berjalan upnormal dibawah 70 dolar AS terhadap pendapatan perkapita. Kita masih diangka 4000an, jadi ya kita perlu segera naik midal income country sehingga naiknya pendapatan perkapita, masyarakat punya kolerasi yang baik dengan kualitas demokrasi kita," terang Mardani.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Riset Charta Politika, Muslimin mengatakan bahwa masyarakat di DKI memaklumi adanya politik uang. "Ternyata di DKI juga cukup tinggi bahwa masyarakat sangat memaklumi jika ada parpol, caleg atau timses yang memberikan uang," kata Muslimin dalam paparannya, Senin (11/2/2019).

Dirinya pun merincikan bahwa di dapil DKI 1 sendiri setidaknya sekitar 58,2 persen masyarakat memaklumi adanya politik uang tersebut. "Sebesar 31,3 persen masyarakat tidak memaklumi dan 10,5 persen  masyarakat memilih untuk tidak menjawab. Nah, jadi hal ini sebenarnya yang dikhawatirkan bahwa politik uang tersebut masih sangat tinghi saat ini," ujarnya.

Sementara itu, lanjut Muslimin, di dapil DKI 2 memang kondisinya lebih rendah dibandingkan dengan DKI 1. "Yang memaklumi sebesar 47 persen dan yang tidak memaklumi sebesar 41 persen,. Masyarakat yabg tidak menjawab yakni sebesar 12 persen" ucapnya. "Kemudian, di dapil DKI 3 yang paling tinggi soal yang tidak memaklumi adanya politik uang yakni sebesar 47,6 persen. Dan yg memaklumi sebesar 42,6 persen. Dan masyarakat yang tidak menjawab sebesar 9,8 persen," imbuhnya.

Selain itu, kata Muslimin, pihaknya juga turut mempertanyakan kepada responden, apa saja yang diharapkan selain uang. Dari riset yang dilakukan, sembako juga menjadi yang tertinggi setelah uang.

"Nah, dimana di DKI 1 ini ada sebesar 30,7 persen. Di DKI 2 sebesar 36 persen dan di DKI 3 sebesar 40,8 persen. "Jadi kalau kita lihat berdasarkan uraian tersebut, pertarungan caleg di dapil DKI 3 ini memang cukup ketat. Penetrasi yang dilakukan oleh caleg juga lebih tinggi dan sembako maupun uang itu memang banyak berdiam di dki 3 bahkan ada beberapa yang viral tentunya di media sosial. Untuk itu, kita perlu hati-hati dimana pendidikan politik juga kita harus bertanggung jawab kepada parpol tentunya bahwa tingkat pelanggaran itu masih sangat tinggi," terang Muslimin.