BREAKINGNEWS.CO.ID - Forum Masyarakat Sipil Anti Korupsi (FORMASI), mempertanyakan kepastian hukum, laporan kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) prematur yang diduga kuat melibatkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, lantaran hingga kini masih mandek di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, laporan kasus IUP abal-abal tersebut sudah dilayangkan oleh Sahril Taher dan Syahril Marsaoly sejak 28 Februari 2018 dengan Nomor angenda : 2018-02-000-111 dan Nomor informasi 95107.

"KPK hingga saat ini belum memastikan kejelasan hukum terkait kasus 27 IUP abal-abal tersebut. Jadi kalau KPK tidak mampu menutaskan atau menindaklanjuti kasus ini maka sebaikanya dialihkan saja ke kepolisian," kata Koordinator FORMASI, Rahmat, kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

"Kalau KPK mau dipercayai rakyat, maka di penghujung kepemimpinan Agus Rahardjo Cs, kasus 27 IUP abal-abal tersebut  harus dibongkar hingga ke akar-akarnya. Kalau tidak ditindak, kami sebagai rakyat meragukan kredebilitas KPK saat dipimpin Agus Rahardjo dan kepemimpinan berikutnya," lanjutnya.

Rahmat, yang juga biasa disapa Mato ini pun, merasa heran lambannya KPK menindak lanjuti  laporan kasus IUP abal-abal tersebut. Padahal dari kronologi 27 IUP yang dikeluarkan, hanya satu yang memenuhi proses hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang- Undang Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahkan, laporan yang dilayangkan kepada KPK soal kasus IUP abal-abal tersebut adalah hasil pansus yang telah diangketkan oleh DPRD Provinsi Maluku Utara.

"Tapi toh lagi-lagi mandek di KPK. Ada apa ini dengan KPK ? Atau jangan-jangan KPK sudah berselingkuh dalam tanda kutip sehingga takut menindaklajuti kasus tersebut," tuturnya.

Ia menegaskan, pihaknya bakal melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat, 9 Agustus 2019 guna mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, terkait kasus 27 IUP Perematur di Provinsi Maluku utara.

Kemudian FORMASI juga, bakal mendesak Kementerian Dalam Negeri menonaktikan Abdul Gani Kasuba dari jabatannya. Lantaran Gubernur yang diusung oleh PDIP dalam Pilkada 2018 itu dinilai bermasalah dalam hukum.

"Semestinya PDIP harus memegang keteguhan terkait visi misi partainya dalam mengusung paslon. Kalau ada yang bermasalah ya jangan didukung," pungkasnya.