BREAKINGNEWS.CO.ID - Praktisi hukum Kamaruddin Simanjuntak, SH mengkritik cara-cara pemerintah RI yang dinilainya tidak tegas terhadap kapal-kapal nelayan Cina yang masih bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau, hingga hari Minggu (5/1/2020) siang ini. Padahal keberadaan kapal-kapal nelayan tersebut jelas-jelas telah mencuri ikan dan melanggar kedaulatan negara RI. 
 
"Tidak cukup hanya bikin-bikin pernyataan di media tanpa disertai sikap dan tindakan yang nyata dan tegas," ujar Kamaruddin kepada Breakingnews.co.id, Minggu (5/1/2020).

Kamaruddin meminta segenap potensi yang ada untuk bersatu agar kasus yang pernah terjadi pada blok Ambalat tidak terulang kembali. "Mari Presiden RI, kita selamatkan NKRI khususnya Kepulauan Natuna, jangan  sampai terulang kembali peristiwa Blok Ambalat," serunya.

Kendati pihak TNI sudah memberikan peringatan keras, kapal-kapal nelayan Cina masih tetap bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau, hingga hari Minggu (5/1/2020) siang ini. Padahal TNI telah menambah kekuatan untuk mengusir kapal-kapal tersebut.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono bahkan mengatakan kapal-kapal Cina menangkap ikan secara legal yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. 

"Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan China," kata Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, seperti dilansir Antara, Minggu (5/1/2020).
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, terkait polemik klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

"Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," kata Jokowi melalui Fadjroel, Sabtu (4/1/2020).

Kendati begitu, Jokowi tak membantah bila pemerintah tetap memprioritaskan kebijakan diplomatik damai dalam menyelesaikan polemik dengan Negeri Tirai Bambu itu. Langkah ini merupakan arahan dari kepala negara.
 
 
Menyikapi persoalan nelayan Cina di laut Natuna, Kamaruddin mengaku punya cara yang bisa digunakan untuk mempertahankan Natuna dari ancaman negara Cina
 
Berikut tahapan-tahapan yang tegas yang wajib dilakukan Presiden RI:

1. Lakukan diplomasi bilateral dengan Presiden negara Cina & berunding secara damai, serta wajib berdoa memohon hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan Elohim, sebelum rapat perundingan dimulai.

2. Bila gagal, bawa permasalagan ini ke Pengadilan Internasional.

3. Stop ngutang ke negara cina dan hentikan seluruh investasi negara cina masuk ke Indonesia.

4. Stop semua impor barang apapun itu dari negara Cina.

5. Stop mempekerjakan warga negara Cina di Indonesia.

6. Tarik duta besar NKRI dari negara Cina.

7. Pulangkan Duta Besar Negara Cina dari Indonesia.

8. Tempatkan TNI & alat-alat perang di kepulauan Natuna.
 
9. Arahkan seluruh moncong senjata kita yang ada ke negara Cina.

10. Buka hubungan Diplomatik dengan negara Israel.

11. Perbaiki hubungan negara RI dengan USA & negara-negara Eropa.

12. Buka hubungan diplomatik dengan negara Taiwan.

13. Mulai belanja produk & senjata berkwalitas buatan Israel, USA, Jepang & Eropa serta Taiwan.

14. Lakukan latihan militer besar-besaran di Kepulauan Natuna dengan melibatkan tentara & senjata dari negara yang memiliki kepentingan dengan negara Cina semisal; 

A. Asean 
B. Jepang 
C. Amerika Serikat
D. Inggris 
E. Israel
F. Taiwan.

"Saya sangat yakin, negara Cina & tentaranya akan lari terbirit-birit dan terkencing-kencing meninggalkan kepulauan Natuna serta trauma berbuat jahat," tegas Kamaruddin.