BREAKINGNEWS.CO.ID -  Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyebut bahwa dalam rangka pelaksanaan relaksasi DNI (Daftar Negative Investasi), pemerintah akan lebih dahulu melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha. Langkah tersebut dimaksudkan supaya tidak ada kesimpang siuran informasi untuk pelaku bisnis dalam kebijakan yang masuk dalam  Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

"Yang tadi disepakati adalah kita sosialisasi dulu. Minggu depan Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto akan memberikan sosialisasi di Solo, pada 27 November," kata Ketua Umum Kadin Rosan P. Roslani, usai bertemu Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perindustrin Arilangga Hartarto di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Rosan menjelaskan, progam sosialisasi  relaksasi DNI tersebut diperlukan agar semua pihak,khususnya dunia usaha  punya kesamaan persepsi terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Pada sosialisasi yang akan dihadiri asosiasi dari berbagai sektor usaha tersebut, Kadin akan menerima setiap masukan dan menghimpunnya secara tertulis untuk disampaikan secara resmi kepada pemerintah.

Rosan menyampaikan, pihak pengusaha belum diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan terkait kebijakan relaksasi DNI.

Ia berharap, masukan dari pelaku usaha tersebut dapat disampaikan sebelum Paket Kebijakan XVI benar-benar diberlakukan. "Kita inginkan ada sosialisasi terlebih dahulu. Kalau soal fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) dan peningkatan devisa hasil ekspor industri berbasis sumber daya alam (DHE) itu kami diajak diskusi," pungkasnya.

Sehari sebelumnya, Rosan meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan relaksasi DNI itu. Lembaga ini menyebut, meski pihak mereka paham dengan tujuan pemerintah karena situasi perekonomian nasional saat ini memang membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan, terutama masalah kenaikan defisit neraca transaksi berjalan. Namun kondisi lapangan tentu harus diketahui secara persis oleh pemerintah.

"Kebijakan investasi ini berkaitan erat dengan dunia usaha dan Kadin sebagai lembaga yang mewadahi para pengusaha. Dengan demikian, obyektivitas kebijakan ini akan turut dipengaruhi oleh masukan-masukan dari dunia usaha,”kata Rosan..

Rosan menilai ada sejumlah poin yang perlu mendapat perhatian pemerintah, khususnya berkaitan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018.

Mengingat urgensi kebijakan relaksasi tersebut bagi dunia usaha, Kadin akan mengumpulkan 124 asosiasi pengusaha pada Kamis ini (22/11) untuk membahas poin-poin usulan dunia usaha. Oleh karenanya, Kadin meminta agar pemerintah dapat menunda penerapan DNI.