BREAKINGNEWS.CO.ID - Rekonsiliasi Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden Joko Widodo masih saja ditanggapi negative oleh sejumlah pihak. Salah satu diantaranya adalah Persaudaraan Alumni 212. Mereka menolak pertemuan pada Sabtu (13/7/2019) di moda transportasi MRT Jakarta itu.  

Menurut juru bicara PA 212 Novel Bamukmin, pihaknya tak pernah diajak berkomunikasi tentang pertemuan tersebut. Ia juga mengakui jika PA 212,  tak pernah berkomunikasi dengan Prabowo sejak putusan sengketa Pemilihan Presiden oleh Mahkamah Konstitusi 28 Juni 2019.

"Mungkin Prabowo lebih mendengar masukan dari orang-orang sekitarnya yang jadi pengkhianat," ujar Novel Bamukmin.   Novel juga menyebut jika  pengkhianat itu adalah orang-orang partai. Dia mengatakan tak cuma PA 212 yang menolak rekonsiliasi ini. Tapi juga elemen masyarakat yang mendukung Prabowo pada pilpres 2019 seperti Gerakan Nasional Pengawas Fatwa Ulama, Front Pembela Islam, dan Forum Umat Islam.

Selain itu Novel menyatakan  PA 212  akan segera menggelar Ijtima Ulama keempat untuk menentukan sikap terhadap pertemuan Prabowo dan Jokowi  tersebut. 

Amien Rais Harapkan Tetap Oposisi

Sementara itu Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menyatakan dirinya belum mau berkomentar soal momen Jokowi dan Prabowo  Sabtu lalu.  "Saya hanya akan memberikan pernyataan setelah saya membaca surat Pak Prabowo," kata Amien.

 Amien menyatakan  ia mendapatkan amplop tertutup berisi surat dari Prabowo. Namun, dia belum sempat membacanya karena surat itu saat ini ada di kediamannya, kompleks Taman Gandaria, Jakarta Selatan. "Saya diberi tahu ajudan saya Pak Ismail, 'Pak itu Pak Prabowo mengirim surat amplop tertutup sepertinya agak tebal'. Mungkin dua lembar," kata Amien.

Namun dalam kesempatan itu Amien mengatakan pendukung Prabowo bakal lebih terhormat apabila tetap berada di luar pemerintahan  Jokowi. Amien tetap meminta agar pendukung Prabowo tetap menjadi opoisi dan mengawasi kinerja pemerintah selama lima tahun ke depan. "Tentu sangat indah kalau kubu Prabowo itu di luar, juga terhormat. Untuk mengawasi 5 tahun ke depan," kata Amien

 Amien juga berpendapat jika kubu Prabowo bergabung dengan pemerintah, tidak akan ada lagi yang mengawasi. Baginya, demokrasi akan mati apabila seluruh suara di DPR sama dengan suara di eksekutif. "Soalnya kalau pada bergabung, nanti tak ada lagi yang mengawasi. Nanti suara DPR sama dengan suara eksekutif. Itu pertanda lonceng kematian demokrasi. Di mana pun seperti itu," kata Amien.

Demokrasi, kata Amien, akan mengalami musibah yang paling berat dan sulit bangkit kembali jika parlemen sudah menjadi juru bicara eksekutif. "Maka, demokrasi mengalami musibah yang paling berat dan tidak bisa bangkit kembali kalau kedua kekuatan eksekutif dan legislatif jadi satu. Yudikatifnya juga mengamini (maka) game it's over," katanya.