BREAKINGNEWS.CO.ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah merancang regulasi yang bakal mengatur tentang ojek online (ojol) yang sudah beberapa tahun beroperasi di Indonesia. Dan aturan ini pun ditargetkan akan rampung beberapa bulan kedepan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menanggapi dan menyambut baik rencana penerbita aturan ojek online itu. Hal ini dikarenakan, regulasi yang dimasksud akan memberikan kepastian hukum, baik untuk pengemudi online hingga penyedia jasa transportasinya.

"Jadi intinya adalah kita ingin memberikan sebuah payung hukum yang jelas mengenai kegiatan transportasi online ini. Ya ini biar semuanya jelas," ungkap Presiden Jokowi di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta pada Sabtu (12/1/2019).

Bagi Jokowi, kehadiran aturan itu nantinya bisa menjadi dasar hukum bagi para pengemudi online untuk beroperasi melayani konsumen. Tak hanya itu, pemerintah melalui Kemenhub juga bisa mengawasi jasa angkutan berbasis internet ini.

"Saat ini masih digodok yang ojek online-nya. Sehingga semuanya memilki sebuah payung hukum dalam bekerja (operasi). Kemudian juga memonitornya di lapangan. Dan yang paling penting adalah memberikan peluang kerja bagi masyarakat," tegas Jokowi.

Selanjutnya, orang nomor satu di Indonesia ini juga menjelaskan jika aturan yang akan dikeluarkan Menteri Perhubungan itu bakal memperhatikan segala aspek, termasuk soal keadilan bagi pengemudi. Pasalnya, selama ini banyak pengemudi online mengeluh terkait tarif yang diberlakukan aplikator sehingga menimbulkan masalah.

"Semuanya harus pas pada posisi yang saling diuntungkan. Semuanya senang, yang penting kan itu ya," sambung Jokowi.

Meskipun begitu, Jokowi juga sadar betul jika kendaraan roda dua hingga kini belum diakui sebagai angkutan umum baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sehingga, dibutuhkan proses dan waktu agar bisa mengubahkan statusnya menjadi angkutan publik melalui kebijakan. Seperti keberhasilan Kemenhub merampungkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus alias taksi online.

"Undang-undang kalau roda dua secara hukum internasional itu tidak ada. Sebab itu kita memberikan payung hukum lewat peraturan menteri, ada diskresi disitu. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa rampung," pungkasnya.