BREAKINGNEWS.CO.ID - Kabinet Kerja kedua yang akan disusun oleh Presiden Joko Widodo akan lebih kental usnur profesional dibandingkan unsur partai politik. Jokowi menyebut komposisi menteri profesional di partainya akan mencapai 55 persen. Sisanya akan berasal dari partai. Komposisi ini tentu menggambarkan  kenginginan Jokowi untuk lebih terbebas dari pengaruh parpol pada masa pemerintahannya yang kedua di Indonesia.

"Partai politik bisa mengusulkan (calon menteri), tetapi keputusan tetap ada di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Selain itu Jokowi juga menyetakan jika posisi Jaksa Agung bukan lagi dari parpol. Jaksa Agung, saat ini, HM Prasetyo ditengarai adalah Perwakilan dari Partai Nasdem.  "Tidak dari partai politik," kata Jokowi tentang Jaksa Agung. Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung. Namun dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa.

Komposisi baru cabinet kali ini, Jokowi memiliki keyakinan pemerintahannya akan berjalan secara efektif. Apalagi, saat ini Jokowi didukung lebih dari 50 persen partai politik yang ada di parlemen. Dalam Pemilu Legislatif 2019, partai pendukung Jokowi berhasil mendapatkan perolehan suara sekitar 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen kursi parlemen.

Jumlah dukungan ini lebih besar dibandingkan saat Jokowi menjadi kepala daerah, baik wali kota Solo atau gubernur DKI Jakarta. "Dulu waktu saya di Solo, di Jakarta, itu tidak masalah," kata Jokowi.

Adapun 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen suara parlemen itu berdasarkan perhitungan dari partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Partai itu adalah PDI-P, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Hanura, PKPI, PSI, Partai Perindo, dan PBB. Menilik komposisi dukungan di parlemen itu, persentase tersebut di luar partai yang bukan pendukung Jokowi-Ma'ruf, seperti Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, atau PKS.