BREAKINGNEWS.CO.ID – Mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra secara resmi menyandang status sebagai pengacara untuk pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019. Kepastian penunjukan pengacara kawakan ini diketahui setelah Yusril menyebut sendiri tentang hal itu. Saya setuju untuk menjadi  lawyer-nya kedua beliau itu," kata Yusril di Jakarta Senin (5/11/2018).

Terkait asal mula posisinya itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menjelaskan bahwa semua berawal dari pertemuannya dengan ketua Tim Kampanye Nasional  (TKN) Jokowi-Amin, Erick Thohir, beberapa waktu lalu.” Pekan lalu, saya bertemu dengan pak Erick Thohir di Hotel Mulia. Saat itu beliau menyampaikan salam dari pak Jokowi dan saya pun membalasnya dengan hal sama melalui pak Erick. Selain itu kami bincang-bincang dan Pak Erick menanyakan kepastian apakah saya bersedia menjadi lawyer-nya Pak Jokowi-Pak Kiai Ma'ruf Amin dalam kedudukan beliau sebagai paslon capres-cawapres," ungkap Yusril.

Sebelum  pertemuan terjadi, Yusril sudah lebih dahulu mendiskusikan tentang kemungkinan posisi yang ditempatinya  itu. Dan  saat pertemun dengan  pak Erick tersebutlah dirinya menyatakan kesedian dan persetujuannya.

Dijelaskannya juga, bahwa salah satu hasil permintaan TKN Jokowi adalah   Yusril bersedia untuk tidak dibayar alias gratis dan disetujui. "Pak Erick mengatakan bahwa jadi lawyer Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ini prodeo alias gratis tanpa bayaran apa-apa. Saya bilang saya setuju saja. Dulu dalam Pilpres 2014, saya juga pernah dimintai menjadi ahli dalam gugatan Pak Prabowo kepada KPU tentang hasil pilpres di MK dan itu saya lakukan, gratis juga, he-he-he..., tanpa bayaran apa pun dari Pak Prabowo. Saya menerima menjadi lawyer-nya Pak Jokowi-Pak Ma'ruf sebagai lawyer profesional," tegas Yusril.

Secara tidak langsung Yusril menyebut bahwa kesediannya menjadi pengacara tersebut karena dirinya ingin memberi sumbangsih dalam kontestasi memilih Presiden RI untuk periode 2019-2024. "Dengan menerima ini, mudah-mudahan saya saya bisa menyumbangkan sesuatu agar pilpres dan pemilu serentak kali ini berjalan fair, jujur, dan adil, dan semua pihak menaati aturan-aturan hukum yang berlaku. Saya pernah menangani perkara partai politik, termasuk Golkar, dan saya benar-benar bekerja profesional," tutur Yusril.

Guru Besar Hukum Tata Negara ini menambahkan bahwa, hukum harus ditegakkan secara adil kepada siapapun.  “Menjadi lawyer haruslah memberikan masukan dan pertimbangan hukum yang benar kepada klien agar klien tidak salah dalam melangkah serta melakukan pembelaan jika ada hak-haknya yang dilanggar pihak lain," pungkasnya.

Adapun yang berhubungan dengan kebijakan  PBB yang dipimpinnya, Yusril menegaskan bahwa hal tersebut tak menjadi agenda pembicaraan mereka.