Jakarta - Suwardi bercerita detik-detik saat Handang Soekarno, terdakwa masalah suap pengurusan pajak, di tangkap KPK. Suwardi adalah sopir Handang.

" Jadi sopir, " kata Suwardi saat di tanya jaksa KPK dalam sidang kelanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).

Suwardi mengakui mengetahui Handang mulai sejak 2015. Waktu operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 21 November 2016, Suwardi mengantarkan Handang ke satu tempat tinggal di Kemayoran. Jaksa KPK ajukan pertanyaan pada Suwardi apakah waktu itu lihat orang lain waktu peristiwa.

" Tidak paham, saya ada di mobil saja, " jawab Suwardi.

Tetapi terlebih dulu, Suwardi mengakui mengantarkan Handang ke kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan mobil Pajero Sport. " Bertiga pak, Saya, Pak Handang serta ajudan Pak Handang namanya Sigit, " tutur Suwardi.

Jaksa KPK lantas memerlihatkan pelat nomor polisi mobil Pajero Sport punya Handang itu. Pelat nomor polisi mobil itu B 820 BP dan ada logo TNI.

" Iya benar pak itu, pelat Hankam, " jawab Suwardi.

Jaksa menanyai Suwardi lagi apakah pelat nomor polisi mobil itu TNI atau Hankam. Suwardi juga memanggil apabila pelat nomor polisi mobil itu TNI.

" Iya benar (TNI), " tutur Suwardi.

Suwardi mengakui telah 5 bln. memakai mobil itu. Diluar itu, Suwardi juga menyampaikan apabila satu diantara ajudan Handang bernama Sigit datang dari TNI.

Jaksa lalu bertanya kepemilikan mobil itu memakai nama Handang atau nama orang lain. Suwardi menjawab apabila kepemilikan mobil itu atas nama Sulis.

" Siapa Sulis itu? " bertanya jaksa.

Suwardi menerangkan apabila Sulis yaitu nama istri Handang. Dia memanggil argumen penggunaan nama istri itu untuk hindari pajak.

" Bila umumnya mobil terkena pajak, " papar Suwardi.

Handang Soekarno didakwa terima duit sebesar USD 148. 500 atau setara Rp 1, 9 miliar. Penerimaan duit itu terkait dengan jabatan Handang sebagai Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak berkaitan pengurusan pajak PT EK Sempurna (EKP) Ekspor Indonesia.

Jaksa dalam dakwaan memanggil duit itu ditujukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan pajak (restitusi), Surat Tagihan Pajak Bertambahnya Nilai (STP PPN), penolakan pengampunan pajak atau tax amnesty, pencabutan pengukuhan Entrepreneur Terkena Pajak (PKP) serta kontrol bukti permulaan (Bukper) pada Kantor Service Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Kalibata serta Kantor Kanwil DJP Jakarta Spesial.