JAKARTA - Satuan Petugas Anti Politik Uang Polri dinilai bisa memulai untuk membuktikan kinerjanya dalam mengawasi praktik politik uang. Ucapan yang sempat dilontarkan La Nyalla Mattaliti (LNM) yang menyebutkan jika dirinya dimintai uang Rp 40 miliar oleh Prabowo Subianto untuk bisa maju di  Pilkada Jawa Timur 2018. Kasus tersebut bisa menjadi kasus pertama untuk membuktikan taji Satgas Anti Poltik Uang tersebut.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan dengan terbongkarnya kasus politik uang tersebut bisa diketahui, siapa saja yang terlibat, siapa saja yang menjadi korban dan partai mana saja yang doyan politik uang yang bersaing di Pilkada 2018 ini. "Kasus La Nyalla harus menjadi pintu masuk bagi Satgas Anti Politik Uang Polri untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan berkualitas," ujar Neta, Jumat (12/1/2018).

Menurutnya, apa yang dikatakan La Nyalla, sebenarnya bukanlah hal baru. Isu uang mahar sudah menjadi rahasia umum di balik pencalonan kepala daerah. "Belenggu uang mahar ini sulit untuk dibuktikan," kata dia. Padahal, kasus mahar menjadi salah satu penyebab berkembangnya biaya politik yang tinggi dan maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah. Dengan terbentuknya Satgas tersebut, isu uang mahar ini harus diusut dan disapu bersih.

Untuk itu, dengan adanya pengakuan dari mantan Ketum PSSI ini bisa menjadi momentum bagi satgas tersebut untuk membongkar sinyalemen selama ini tentang uang mahar di balik pilkada. "Bagaimana pun kasus uang mahar ini merupakan bagian dari politik uang di balik pilkada. Kasus uang mahar inilah yang membuat pilkada menjadi tidak berkualitas," lanjut dia.

Ia juga mengakui untuk sementara ini dalam kasus tersebut belum ada unsur pidananya. Sehingga sulit bagi satgas untuk memprosesnya secara hukum. Kasus ini menurutnya sarat dengan urusan etika dan moralitas politik agar ke depannya perkara uang mahar dan politik uang bisa diminimalisasi. "Satgas bisa menggunakan UU Pemilu, KUHP dan ketentuan lain untuk menelusurinya agar kasusnya bisa terkuak," ujarnya.

Untuk itu, satgas perlu mendatangi La Nyalla untuk menggali kebenaran pengakuan mereka dan mencari tahu siapa saja saksinya serta mencari peluang untuk membongkar kasusnya ke jalur hukum. Meski tidak bisa diproses secara hukum, tapi dari penjelasan La Nyalla dan dari saksi, satgas bisa melakukan antisipasi atau bahkan mungkin bisa melakukan OTT di kemudian hari. "Pengakuan La Nyalla ini, meski tidak bisa diproses secara hukum tapi telah menjadi pukulan telak bagi Prabowo dan Gerindra," katanya.

Neta menambahkan, agar semuanya transparan, Prabowo perlu juga mengklarifikasi pengakuan La Nyalla tersebut. "Jika pengakuan La Nyalla tersebut tidak benar tentunya Prabowo bisa melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik," kata Neta.