BREAKINGNEWS.CO.ID - Persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, tetap dilanjutkan di Pengadilan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberatan yang diajukan oleh Najib ditolak oleh hakim.

Seperti dilansir Associated Press, Senin (29/4/2019), Hakim Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali di Kuala Lumpur memutuskan sidang tetap dilanjutkan dan keberatan terdakwa ditolak. Menurut dia, kuasa hukum Najib sejauh ini sudah memeriksa silang keterangan 21 saksi. Dalam sidang perdana pada 3 April lalu, Najib keberatan dengan dakwaan jaksa yang menuduhnya menyalahgunakan wewenang dan pencucian uang karena dianggap kurang bukti. Dia juga beralasan waktu yang diberikan untuk mempersiapkan pembelaan terlampau singkat.

Kini, proses persidangan Najib sudah memasuki pekan ketiga. Dia dijerat dengan tujuh dakwaan korupsi dan tiga dakwaan pencucian uang. Najib dituduh menerima 42 juta ringgit Malaysia atau sekitar 145 miliar rupiah untuk memberikan jaminan kepada pemerintah atas pinjaman 4 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 13.8 triliun rupiah yang diambil SRC International, sebuah perusahaan yang didirikan sebagai pemasok batubara. Perusahaan itu adalah bagian dari 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

Najib juga diduga melakukan pencucian uang dengan menerima tiga kali transfer terpisah dalam jumlah besar. Masing-masing satu kali sebesar 94 miliar rupiah dan dua kali senilai 34 miliar rupiah. Aliran dana dari SRC ke rekening Najib dikirim melalui rekening dua perusahaan berbeda yakni Gandingan Mentari Sdn., Bhd., yang merupakan anak perusahaan SRC dan Ihsan Perdana Sdn. Bhd.

Najib kemudian mengirim lagi uang itu ke rekening pribadi lainnya di AmPrivate Banking, yang merupakan bagian dari AmIslamic Bank Bhd. Najib tetap membantah telah melakukan kesalahan dan menyatakan semua tuduhan kepadanya bermotif politik.

Sejauh ini, jaksa membuktikan Najib membelanjakan uang korupsinya untuk untuk membeli produk merek fesyen ternama, Chanel hingga membiayai renovasi rumah. Aliran dana korupsinya juga diduga masuk ke kas partai-partai mitra koalisi Barisan Nasional. Pemberian itu dalam bentuk cek.