JAKARTA- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan, pihaknya telah menyiapkan draf revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) setelah ditetapkan menjadi undang-undang.

Lanjut Hetifah, sejumlah Draf tersebut berasal dari hasil masukan-masukan berbagai pihak, termasuk akademisi, ahli hukum, ormas dan komponen masyarakat.

"Jadi semua udah ada banyak bahan dan berkas-berkas. Kami sudah siap untuk melakukan revisi itu. Itu bahan bahan sebagai panduan kita tentang yang perlu diperbaiki," ujar Hetifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

Sementara terkait adanya pihak-pihak yang melakukan judicial review atau uji materi UU tersebut dia mempersilakan karena hal itu adalah hak konstitusional warga negara.

"Kalau memang ada sebagian pihak yang ingin judicial review tentu hak politik masing-masing gak ada masalah ya, individu pun boleh. Jadi keputusan MK, apapun keputusannya pasti kita menghargai. Keputusan MK final dan mengikat," pungkasnya. 

BREAKINGNEWS.CO.ID