BREAKINGNEWS.CO.ID - Partai Gerindra DKI Jakarta secara tegas meminta pihak Kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus berecerannya kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dalam beberapa hari terakhir di sejumlah tempat. Pernyataan itu dilontarkan mengingat kasus temuan KTP-e berceceran tidak satu kali saja terjadi.

"Stakeholder yang terlibat dalam urusan itu nggak boleh lepas tanggung jawab, terus di pihak Kementerian juga tidak boleh lepas tanggung jawab," ucap Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarief, saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Menurut Syarif, bercecerannya KTP-e dikhawatirkan akan berdampak pada pendataan masyarakat atau penduduk yang mengikuti pemilihan umum (pemilu) tidak merata. Sementara itu pemilu dan pilpres sudah akan berlangsung pada tahun 2019 mendatang. Ia pun menilai selama ini pihak Kepolisian tidak pernah tuntas dan transparan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

"Nggak tranparan, harus terbuka kan. Urusan (KTP-e tercecer) waktu yang di Bogor nggak tuntas, sekarang yang di jalan Pramuka nggak tuntas. Kalau nggak tuntas terus tentu rakyat dirugikan, dalam urusan pemilu kan agak lebih rawan untuk pemilu bersih kan agak terganggu dengan kejadian ini, karena itu semua pihak agar tidak lepas tangan," pungkasnya.

Sebagai informasi, penemuan KTP-e membuat geger warga di Jalan Karya Bakti VI, tepatnya di depan musala RT 03 RW 011 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/12/2018). Temuan sebanyak 2.158 KTP-e berceceran terkesan aneh karena diduga dengan sengaja dibuang begitu saja.

KTP elektronik sendiri adalah salah satu alat atau persyaratan dalam pemilihan umum dan pilpres. Berbekal KTP elektronik, seseorang bisa melakukan pencoblosan atau memilih di Tempat Pemungutan Suara. Jika terdapat KTP elektronik yang digunakan secara tidak benar maka dikhawatirkan Pemilu dan Pilpres mendatang berlangsung tidak adil. (Puji)