JAKARTA- Pasca kebakaran di lantai dua Gedung Nusantara III di komplek Parlemen, Senayan, Selasa (14/11/2017), Ketua MPR, Zulkifli Hasan,  tak mau berkomentar banyak. Zulkifli menyatakan pasrah kepada petugas untuk menangani kebakaran tersebut. Zulhas memaklumi jika gedung DPR yang berusia puluhan tahun itu tergolong rawan kebakaran.

Saat kebakaran itu terjadi, Zulkifli mengaku diminta untuk keluar dan turun dari ruangannya di lantai enam. "Saya dari atas disuruh turun. Saya harap mudah-mudahan enggak ada apa-apa ya," ucapnya usai menuruni ratusan anak tangga di gedung tua itu.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengakui ruangan yang terbakar tersebut merupakan gedung tua sehingga harus diperiksa secara berkala. Pemeriksaan lebih intensif harus dilakukan di segenap penjuru, terutama jaringan kabelnya.

"Oh iya, ini memang gedung tua. Harus (dicek berkala). Dan sudah berkala diperiksa kan. Ini enggak tahu katanya apa ada konsleting. Ini gedung lama sekali AC-nya, jaringan kabelnya memang harus dicek secara berkala," jelasnya.

Lantaran usianya yang sudah cukup tua, maka penanganannya jga harus hati-hati. Termasuk saat memadamkan kebaran yang terjadi. "Kita pasrahkan ke petugasnya ya," ujar Zulkifli saat ditanya upaya penanganan kebakaran di gedung tersebut. 

Pembangunan gedung parlemen ini diinisiasi oleh Presiden Soekarno untuk venue  CONEFO (Conference of the New Emerging Forces). Gedung DPR ini pertama kali dibangun pada 8 Maret 1965. Secara keseluruhan komplek parlemen itu selesai dibangun 1 Februari 1983. Pembangunan gedung ini diarsiteki oleh  Soejoedi Wirjoatmodjo.  Gedung Nusantara III, yang Selasa (14/11/2017) terbakar  termasuk salah satu gedung yang cukup tua. 

Komplek Parlemen sendiri terdiri dari Gedung Nusantara yang berbentuk kubah, Nusantara I atau Lokawirasabha setinggi 100 meter dengan 24 lantai yang mengalami kemiringan 7 derajat, Nusantara II, Nusantara III, Nusantara IV, dan Nusantara V.

Di tengah halaman terdapat air mancur dan "Elemen Elektrik". Juga berdiri Gedung Sekretariat Jenderal dan sebuah Masjid. Atas amendemen Undang-undang Dasar 1945 (UUD'45), dalam Komplek DPR/MPR telah berdiri bangunan baru untuk kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

 

 

BREAKINGNEWS.CO.ID