JAKARTA - DPR berusaha untuk mempercepat kajian revisi Undang-undang Nomor 15 Th. 2003 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Meski demikian, DPR tidak mau UU hasil revisi berpotensi tidak mematuhi hak asasi manusia (HAM). "Kami menginginkan UU ini dilakukan hingga dapat menguatkan usaha deteksi dini serta mencegah tindakan teroris, namun juga tetaplah harus mematuhi HAM, " kata Anggota Pansus Revisi UU Antiterorisme, Bobby Adhityo Rizaldi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin ‎ (29/5/2017).

Menurutnya, pihaknya bakal berupaya mengampungkan revisi UU itu sebelumnya November 2017. " Memang tampaknya gampang, namun dari susunan, sinkronisasi serta harmonisasi UU ini ada banyak hal teknis yang butuh disempurnakan, " papar politikus Partai Golkar ini.

Satu diantara misalnya, kata dia, ‎ yaitu mengenai pengertian terorisme. " Di seluruh dunia nyatanya tidak sama, " katanya. 

Lalu, sambung dia, pasal mengenai penahanan preventif dari tujuh hari menjadi 30 hari yang dikhawatirkan tidak mematuhi HAM oleh beberapa pihak.

" Lalu apabila anak-anak ikut serta teroris apakah mengacu ke UU System peradilan Anak 2012 atau lex specialist, " katanya. 

Saat ini terdapat indikasi terorisme mulai menggunakan anak-anak atau remaja, dalam kasi mereka. Hal itu terlihat di Marawi, Filipina, saat ISIS memperalat remaja dan anak-anak untuk menyerang pasukan pemerintah Filipina.