BREAKINGNEWS.CO.ID - Direktur Utama Pelindo III Doso Agung menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Senin (05/11/2018). Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla yang menilai kinerja Pelindo III sebagai salah satu BUMN Informatif. Hal itu dibuktikan melalui Komisi Informasi Pusat di acara penganugerahan keterbukaan informasi tahun 2018 bagi badan publik di Indonesia.

Doso Agung tentu tak bisa menutupi kegembiraannya atas apresiasi yang diberikan Wapres Jusuf Kalla. “Penghargaan yang saya terima ini menjadi bukti Pelindo III menjalankan keterbukaan informasi dengan baik sesuai UU No.14 tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik,” ucap Doso. Selama ini Pelindo III telah menunjukan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

Doso Agung juga menyatakan pencapaian Pelindo III sebagai perusahaan informatif tersebut merupakan prestasi yang membanggakan bagi Pelindo III dan rekan-rekan yang berupaya dan bekerja secara optimal. “Saya sangat berterima kasih atas pencapaian semua ini, jangan berpuas diri, tetap pertahankan bahkan tingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi,” tutur Doso.

Sekretaris Perusahaan Faruq Hidayat juga menyatakan, Pelindo III yang terpilih sebagai perusahaan informatif telah membuktikan Pelindo III selalu tunduk pada aturan yang ditetapkan pemerintah. “Keterbukaan informasi jadi bagian dari komitmen kami terhadap good corporate governance (GCG) dan kami merupakan perusahaan negara yang taat pada aturan,” ucap Faruq.

Keterbukaan Informasi

Pada tahun 2018, Komisi Informasi Pusat memonitoring pelaksanaan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap 460 badan publik dengan tujuh kategori, diantaranya 34 Kementerian, 34 Pemerintah Provinsi, 134 Perguruan Tinggi Negeri, 45 Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 86 Lembaga Non Struktural, 111 BUMN dan 16 Partai Politik.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana dalam sambutannya mengatakan bahwa pada tahun 2018 ini monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik menggunakan metodologi yang berbeda dari tahun sebelumnya.

“Tahun ini, kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh badan publik yang berjumlah 460 terhadap kuesioner dengn indicator pengembangan website yang terkait dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan pengumuman informasi publik, sehingga informasi  publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Selanjutnya, terhadap badan publik yang berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner, kami menambahkan penialaian terhadap indicator pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik yang kemudian dilanjutkan  dengan tahapan presentasi,” jelasnya.