JAKARTA - Dinasti politik dinilai tidak membawa kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho mengatakan jika keberadaan dinasti politik justru menghidupkan nepotisme dan korupsi. "Dinasti politik di Indonesia itu rawan sekali terkait dengan nepotisme, kepentingan sesaat untuk mendapatkan kekuasaannya. Dinasti politik di Indonesia tidak memberikan suatu gambaran yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara," ungkap Hibnu, Jumat (2/3/2018).

Ia berpendapat jika perbuatan koruptif dalam dinasti politik sudah menjadi suatu kebiasaan. Para anggota dinasti dapat menghalalkan segala macam cara demi menggapai kepentingan kelompoknya atau kaumnya. "Dalam praktik yang sehari-hari kita lihat, sudah menjadi kebiasaan di mana diartikan menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingannya," ucap Hibnu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinasti politik kembali menjadi sorotan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap ayah-anak, Asrun dan Adriatma Dwi Putra. Dalam keterangan yang disebutkan KPK, Adriatma menerima suap sejumlah Rp2,8 miliar dan diberikan kepada Asrun selaku orangtuanya untuk membiayai pemenangan ayahnya dalam rangka mengikuti pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan 2018 ini.

Adapun Adriatma sendiri saat ini menjabat sebagai wali kota menggantikan ayahnya, Asrun yang telah menduduki jabatan tersebut selama dua periode yakni 2007 hingga 2017.