JAKARTA- Direktur Lembaga Advokasi  Untuk Demokrasi & Pembaruan (LANDEP), Mario Pranda mengatakan, pihaknya akan melaporkan walikota Palembang Harnojoyo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan adanya dugaan jual beli jabatan yang saat ini telah menjadi sebuah kebiasaan politik di beberapa daerah di Indonesia.

"Jual beli jabatan ini sangat erat hubungannya dengan gratifikasi, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," ujar Mario melalui keterangannya, Senin (18/12/2017).

Dugaan jual beli jabatan ini bukan hanya wacana belaka. Hal itu terungkap saat mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang pernah bertugas di Mapolda Sumsel berinisial F melaporkan Wali Kota Palembang ke Polda Sumatera Selatan terkait adanya dugaan penipuan.

Laporan ini telah diterima Polda Sumsel dengan Nomor laporan STTP/626/VIII/2016, akan tetapi laporan tersebut tidak ada lanjutannya. "Menurut pelapor dirinya telah dijanjikan sebuah jabatan strategis di BUMD dikarenakan dirinya telah memberikan sejumlah uang kepada Wali kota Palembang," jelasnya.

Ironisnya, F pun saat ini telah mendapatkan jabatan tersebut. F telah diangkat menjadi direktur operasional PD Pasar Jaya. "Hal ini sangat jelas menunjukkan secara nyata bahwa telah terjadi transaksi jual beli jabatan. Masalah ini juga telah menimbulkan kecurigaan di antara masyarakat kota Palembang," imbuhnya.

Menurut Mario tak hanya kasus ini, pihaknya telah mempunyai sejumlah bukti terkait praktik jual beli jabatan. Tetapi masih mengumpulkan data-datanya untuk dilaporkan ke KPK. "Ketika berkas sudah siap maka laporan akan kami limpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindaklanjuti mengingat bahwa KPK merupakan garda terdepan dalam memerangi Korupsi di Indonesia," tegasnya.