Jakarta --Di tengah isu adanya reshuffle Kabinet Kerja, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) malah akan segera melakukan kocok ulang direksi di sejumlah BUMN. Alasannya saat ini ada posisi direksi BUMN banyak yang kosong. Sejumlah posisi direksi yang kosong itu antara lain , posisi direktur utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pasca meninggalnya Rizkan Chandra pada pekan lalu.

Selanjutnya ada pula posisi Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) yang ditinggalkan oleh Riswinandi karena terpilih sebagai anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022.

Lalu ada pula posisi Komisaris Utama PT Bank Mandiri (persero) Tbk pasca ditinggalkan Wimboh Santoso yang terpilih sebagai Ketua DK OJK. Kemudian posisi Direktur Keuangan Bank Mandiri setelah Pahala Mansyuri menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia (persero) Tbk.

Selanjutnya ada pula posisi Direktur Utama PT Garam (Persero)  yang kososong karena ditinggalkan Achmad Boediono karena tertangkap OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2017 lalu.

Menurut keterangan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro, kini Kementerian BUMN tengah menunggu persiapan uji kelaikan sejumlah calon untuk mengisi posisi direksi BUMN yang kosong tersebut.

Posisi Dirut Pegadaian, Kementerian ini masih menseleksi calon-calon yang diajukan dalam fit and proper tes . "Kami masih mencari calon-calon dari internal maupun eksternal BUMN lain," kata Imam.

Sementara bagi BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka seperti PT Bank Mandiri Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk, mereka masih menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). "Tunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dulu. Kalau Bank Mandiri tanggal 21 Juli mulai RUPS LB," kata Imam.

Untuk pengajuan nama kandidat direksi SMGR yang baru, maka akan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015. Hal ini juga merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 Tahun 2014 tentang batas maksimal penyelenggaraan RUPS yaitu selama 90 hari

Setelah uji kelaikan, Kementerian BUMN akan mengajukan tiga calon yang nantinya akan dipilih langsung oleh presiden. "Kalau pengajuan ke presiden, kami dari Kementerian BUMN minimal mengajukan tiga nama," ujar Imam.