BREAKINGNEWS.CO.ID - Adanya usulan debat capres menggunakan Bahasa Inggris di Pilpres 2019 terus menuai tanggapan dari sejumlah kalangan. Seiring dengan hal itu, usulan itu pun mendapatkan penolakan yang beragam, dengan berbagai alasan yang tepat.

Pengamat politik Boni Hargens mengatakan jika usulan tersebut sebenarnya sah-sah saja. Namun hal itu hanya sebagai inovasi. "Tapi kan tidak tepat konteks," katanya kepada wartawan di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jum'at (14/9/2018).

Alasan yang menjadikan usulan itu tidak tepat konteks yakni karena masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang berbahasa Inggris. Dirinya pun m nilai jika usulan tersebut belum saatnya untuk diusulkan. "Jadi itu usulan yang belum saatnya lah, dan terlalu mengada-ngada," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, koalisi partai politik pengusung bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengusulkan, agar KPU menggelar satu sesi debat capres-cawapres dengan menggunakan bahasa Inggris.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menuturkan, pemimpin Indonesia nantinya bakal bergaul dan banyak berbicara di forum internasional, sehingga memerlukan penggunaan bahasa Inggris. "Karena presiden bergaul di dunia internasional, supaya tidak ada kesalahan komunikasi dan salah tafsir dari lawan bicara, ya memang penting juga calon presiden matang dalam menguasai bahasa luar dari bahasa Indonesia itu," ujar Yandri, Kamis (13/9/2018) kemarin.

Alhasil, PAN yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu pun mendapatkan penolakan. Sandiaga mengaku tidak setuju dengan usulan format debat yang menggunakan bahasa Inggris.

Menurutnya, dalam debat sebaiknya menggunakan bahasa yang dimengerti masyarakat Indonesia, agar visi dan misi dapat tersampaikan dengan baik. "Mengapa pakai bahasa Inggris. Jadi saya pikir, kita untuk menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, ya kita gunakan bahasa Indonesia," ujarnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut pun menginginkan agar KPU lebih memikirkan format debat, agar tidak saling menjadi ajang yang menjatuhkan satu sama lain.

Format debat yang 'urun rembruk' atau 'sarasehan', yang menyampaikan visi dan misi pandangan untuk memajukan Indonesia dalam di periode 2019-2024 nanti. "Tugas KPU memastikan bahwa ke depan inovasinya apa itu, supaya tidak terpecah belah antara dua kubu. Masyarakat sudah tahu kok, sudah bisa menentukan pilihan, mereka ingin melihat visi misi seperti apa," tuturnya.