Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampik permintaan juicetice collaborator Andi Zulkarnaen Mallarangeng dengan kata lain Choel Mallarangeng waktu pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Menurut jaksa, Choel tidak penuhi kwalifikasi jadi saksi pelaku yang bekerja sama juga dengan KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkap kalau Choel dinilai tidak buka keseluruhannya info yang sifatnya krusial dalam masalah proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Kursus, serta Sekolah Berolahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

" Penolakan Juicetice Collaborator itu karna memanglah yang berkaitan dinilai tidak buka keseluruhannya atau ada info yang sifatnya cukup krusial namun tidak di buka dalam masalah itu, " tutur Febri waktu memberi info di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

Bila merujuk pada info Febri, jadi Choel sudah memungkiri janji yang pernah dia katakan tidak lama sesudah ditahan pada Februari 2017.

Waktu itu, Choel mengakui siap membongkar pelaku lain yang ikut serta dalam masalah korupsi proyek pembangunan, pengadaan, dan penambahan fasilitas serta prasarana sekolah berolahraga di Hambalang th. 2010-2012.

Tidak lama sesudah ditahan, Choel ajukan permintaan jadi juicetice collaborator pada penyidik KPK.

Dengan permintaan itu, Choel mempunyai konsekwensi untuk memberi info yang penting dalam kontrol untuk membongkar keterlibatan pelaku lain dalam masalah yang ia hadapi.

Tetapi, janji itu tidak dipenuhi.

Penolakan permintaan juicetice collaborator pada Choel, kata Febri, mesti jadi pelajaran untuk tersangka lain yang menginginkan ajukan hal yang sama.

(baca : Saksi Akui Choel Mallarangeng Minta Agar Kakaknya Diberi " Fee ")

Febri menyatakan, seseorang tersangka yang menginginkan jadi juicetice collaborator mesti pergi dari kesadaran untuk mengaku tindakannya.

Diluar itu, orang itu mesti menerangkan masalah yang menjeratnya dengan jelas serta ingin membuka pelaku lain yang semakin besar.

" Ini saya sangka jadi pelajaran untuk tersangka lain yang menginginkan ajukan juicetice collaborator supaya pergi dari kesadaran, pertama supaya mengaku tindakannya, kurang cuma mengaku serta kembalikan (uang) namun harus juga menerangkan dengan seterang-terangnya serta membuka pelaku lain yang semakin besar, " ucap Febri.

Ada pihak lain

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah memberi tanda ada pihak lain yang diincar KPK sesudah Choel diputuskan jadi tersangka.

Saut menyampaikan, siapa juga yang bertindak dalam masalah Hambalang mesti bertanggungjawab.

Sampai kini beredar banyak beberapa nama yang dihubungkan dengan masalah Hambalang. Tetapi, KPK mengakui kesusahan menunjukkan ada penyertaan beberapa orang dalam megaproyek itu.

" Bila diliat dari info terlebih dulu mungkin saja tidak berhenti di dia. Masih tetap ada banyak hal lagi yang dapat didalami, " kata Saut di gedung KPK, Jakarta, Minggu (19/2/2017).

" Maka dari itu kami mesti tunjukkan. Tidak dapat sebut saja, " kata Saut.

Saut memohon tersangka dalam masalah ini untuk kooperatif. Bila Choel memaparkan peranan pihak yang lain, jadi peluang kalau dia dapat jadi juicetice collaborator bakal diperhitungkan.

Hal tersebut dapat dikerjakan asal info yang diberikannya valid serta dapat dibuktikan.

" Bila memberi info serta di-cross cek tidak cocok, ya tidak dapat lakukan penyelidikan serta penyidikan, " ucapnya.

Sayangnya, prasyarat permintaan juicetice collaborator itu tidak dipenuhi oleh Choel.

Choel mengaku

KPK mengambil keputusan Choel jadi tersangka karna disangka menyalahgunakan wewenang berkaitan proyek yang melibatkan kakaknya, bekas Menpora Andi Mallarangeng.

Choel dikira sudah memperkaya sendiri serta orang lain, juga korporasi atas perbuatan yang dikerjakannya.

Pada persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/6/2017), Choel dituntut lima th. penjara oleh jaksa KPK.

Ia juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bln. kurungan.

" Kami menuntut agar majelis hakim menyebutkan terdakwa sudah dapat dibuktikan sah serta memberikan keyakinan bersalah lakukan korupsi dengan berbarengan serta dilihat jadi perbuatan yang berdiri dengan sendiri, " tutur jaksa M Asri Irwan.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilainya, perbuatan Choel tidak mensupport usaha pemerintah serta orang-orang dalam memberantas korupsi. Tetapi, Choel belum pernah dihukum serta berterus jelas.

Diluar itu, Choel juga mengaku perbuatan serta kembalikan uang yang sudah di nikmati.

Menurut jaksa, Choel dapat dibuktikan memperkaya sendiri serta orang lain dalam proyek Hambalang.

Dalam proyek itu, Choel juga dapat dibuktikan merugikan keuangan negara sebesar Rp 464, 3 miliar.

Jaksa mengungkap, pada 2009, Choel berbarengan dengan Menteri Pemuda serta Berolahraga waktu itu, Andi Alfian Mallarangeng, turut mengarahkan sistem pengadaan barang/layanan proyek pembangunan P3SON di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Choel dimaksud turut dan memenangkan perusahaan spesifik dalam sistem lelang yang dikerjakan tanpa ada penuhi kriteria yang berlaku.

Choel serta Andi Mallarangeng dapat dibuktikan terima uang sebesar Rp 2 miliar serta 550. 000 dollar AS.

Uang itu di terima lewat Choel dengan bertahap dari beberapa pihak.

Rinciannya, yakni 550. 000 dollar AS dari bekas Kepala Biro Keuangan serta Tempat tinggal Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar, di terima oleh Choel di tempat tinggalnya ; Rp 2 miliar dari PT Global Daya Manunggal (PT GDM) yang di terima Choel di tempat tinggalnya.

Menurut jaksa KPK, Choel sudah kembalikan uang yang ia terima semuanya, yaitu sejumlah Rp 7 miliar.

Dalam surat tuntutan, Choel dinilai dapat dibuktikan tidak mematuhi Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 seperti dirubah UU Nomor 20 Th. 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.