BREAKINGNEWS.CO.ID - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menjelaskan terkait soal pencegahan korupsi yang kerap dilakukan oleh pelaku. Terutama pelaku korupsi di bidang pembangunan infrastruktur yang dinilainya sebagai pintu besar tindakan tersebut dilakukan.

"Pencegahan itu sebenarnya kalau kita lihat di KPK sendiri, itu kan kewenangannya itu ada lima hal. Yakni kordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, baru penindakan," kata Laode dalam sebuah diskusi yang mengusung tema 'Potensi Korupsi di Sektor Kontruksi' di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).

Adapun dana yang digunakan untuk melakukan penindakan sebuah kasus korupsi, kata Laode, hanya sedikit jika dibandingkan dengan dana yang digunakan untuk melakukan pencegahan korupsi. Selain itu, dirinya juga menyebut jika jumlah anggota yang dilibatkan dalam pencegahan cenderung lebih banyak jika dibandingkan dengan penindakkan.

"Bahkan kita kerja sama dengan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) dan Gapensi (Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional). Kita juga memiliki program pencegahan, khususnya untuk dunia usaha," terang Laode.

"Kemarin bahkan kita sudah luncurkan panduan dunia usaha untuk pencegahan korupsi. Karena sekarang itu kita juga sudah mulai menindak bukan cuma orang, tapi juga perusahaan. Contohnya, PT DGI itu sudah kita tuntut sekitar 121 miliar bahkan kita blacklist supaya tidak ikut tender. Jadi kita juga harus bertanggung jawab tidak hanya menindak saja tetapi juga harus memberikan pencegahan," sambungnya.

Selain itu, dirinya juga mengatakan jika pencegahan korupsi itu juga melibatkan organisasi terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Tak hanya itu, Laode juga mengatakan jika pihaknya juga ikut melibatkan rumah ibadah dalam pencegahan tersebut.

"Tetapi perlu juga kita catat, kalau Alquran saja sudah dikorupsi, gimana coba? Uang haji dikorupsi, Alquran dikorupsi, uang masjid banyak yang dikorupsi. Untung itu sahadat gak ada uangnya, kalau ada uangnya juga mungkin," tuturnya.

"Iya jadi maksudnya betul seperti itu. Bahkan ya mohon maaf saja, kalo biasanya gelar perkara di KPK itu biasanya mereka pakai Bahasa Arab, jago sekali bahasa arabnya. Bahkan dijadikan kode, berapa juz. 1 juz, 2 juz, itu 1 bilion. Jadi kadang ibadah (mati) banyak yang terjadi. Misalnya ada juga kemarin itu kayaknya OTT (Operasi Tangkap Tangan) terbanyak uang cashnya di tempat itu. Itu Rp23 miliar, di dalam 11 ransel, terus banyak sekali ada di dapur, ada di dirjen perhubungan. Terus pas kita lihat, pas diwawancarai, 'Pak kan bapak sudah tidak punya istri, terus anak-anak sudah pada selesai (pendisikannya), sudah kerja baik2, terus buat apa uang seperti ini?' Terus jawabannya gini 'ya kalau ada yang minta tolong ada gereja yang bocor kita kasih sumbangan'. Jadi antara perilaku dan tindakan sudah nggak singkron," imbuhnya.