BREAKINGNEWS.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah memerintahkan KPPS untuk mencoret Caleg DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta 2 nomor urut 5, Mandala Shoji. Pasalnya, Mandala sebagai Caleg dari PAN sudah divonis melakukan pidana Pemilu dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrach.

Mandala sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada 20 September 2018 lalu. Untuk itu, namanya harus dicoret karena sudah tidak boleh dipilih.

"Nanti kami diminta mengkomunikasikan kepada semua KPPS yang ada di dapil tersebut agar di TPS dicoret dari DCT-nya. Pencetakan DCT sudah terjadi," kata KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos di Polda Metro Jaya, Selasa (12/2/2019).

Betty mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Hingga kini hal tersebut masih terus dikomunikasikan dengan KPU RI. "Nanti kalau ketika kami coret berdasarkan surat keputusan KPU DKI dan KPU RI," katanya. 

Mandala Abadi Shoji merupakan Caleg DPR RI yang maju di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta 2 nomor urut 5. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Mandala melanggar aturan Pemilu setelah terbukti membagi-bagikan kupon umrah saat kampanye. Hakim menjatuhkan vonis tiga  bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsidaire 1 bulan penjara.

Setelah divonis, Mandala mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun Pengadilan Tinggi memutuskan menolak banding itu. Mandala Shoji, terpidana kasus pelanggaran kampanye kini sudah di tahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Februari 2019. 

Meskipun sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi istri Mandala, Maridha Deanova Safriana akan tetap melakukan kampanye di daerah pemilihan suaminya tersebut. 

"Istrinya dan timnya tetap jalan kampanye mendapatkan suara bagi Mandala. Insya allah mandala perjuangannya tidak sia-sia bisa tetap jadi anggota DPR," ujar kuasa hukum Mandala, Elza Syarief di kantornya, Jalan Latuharhari Nomor 19, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Februari 2019. 

Kemudian Elza mengatakan bahwa kliennya tidak pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait masalah kasus tersebut. "Sesuai keterangan bapak Kajari Mandala tidak pernah masuk dalam DPO," ujarnya.