BREAKINGNEWS.CO.ID - Indonesia akan menghadiri Konferensi Kerja Sama Negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD) di Bangkok, Thailand, pada tanggal 26-27 Juni 2018 mendatang. Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Priansari Marsudi bersama dengan 10 menlu negara Asia lainnya akan membahas upaya peningkatan bantuan bagi Palestina.

Direktur Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri RI, Mohammad Sharif Alatas, menuturkan forum 11 negara tersebut setidaknya sudah memberikan sedikitnya 1 juta dolar AS atau sekitar 14,1 miliar rupiah untuk warga Palestina sejak terbentuk. "Dan dalam pertemuan CEAPAD ke-3 nanti dilakukan untuk meningkatkan koordinasi serta efektivitas bantuan terhadap Palestina dari negara-negara Asia Timur, khususnya peningkatan program-program pembangunan kapasitas," kata Sharif di Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Sharif memaparkan kesebelas negara tersebut terdiri dari Jepang, Mesir, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Yordania, serta Palestina sendiri. Tidak hanya 11 negara, Sharif menyampaikan forum tersebut juga akan dihadiri oleh lima organisasi internasional terkait seperti Islamic Development Bank (IDB), Badan PBB untuk Pengunsi Palestina (UNRWA), serta Bank Dunia.

Dia memaparkan fokus pertemuan CEAPAD nanti akan membicarakan program kerja selama tiga tahun ke depan hingga 2021 mendatang. Program kerja tersebut, papar Sharif, akan memuat program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan Palestina. "Kehadiran Menlu Retno dalam CEAPAD ini menegaskan kembali komitmen dan dukungan Indonesia dalam perjuangan Palestina. Indonesia sangat aktif memberikan program-program pembangunan kapasitas karena Palestina merupakan prioritas utama dalam pemberian bantuan teknis dan peningkatan kapasitas selama ini," tutur Sharif.

Bentuk 169 Program

Berdasarkan data Kemlu RI, Indonesia sudah membentuk sedikitnya 169 program peningkatan kapasitas untuk warga Palestina yang melibatkan sekitar 1.859 peserta. Sharif mengatakan program-program pembangunan kapasitas itu pun bervariatif dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan warga Palestina mulai dari sektor pengelolaan pemerintahan, ekonomi, UKM, sektor keuangan, agrikultur, hingga pendidikan.

Pada 2019, kata dia, Indonesia juga memiliki rencana untuk memperluas bantuan pembangunan kapasitas dengan mulai merambah bidang pemberdayaan wanita, pelatihan teknologi informasi dan komunikasi, hingga pemberian bantuan beasiswa.