JAKARTA—Pemerintah akan memperkuat sinergi dan kerjasama antar lembaga  serta instansi untuk mengamankan penerimaan dari praktek-praktek penyelundupan. Program terakhir yang hendak digalakkan adalah melaksanakan secara intensif aturan Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT). Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menginisiasi program tersebut dengan menggandeng pimpinan tinggi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kantor Staf Presiden.  

Laman resmi Kemenkeu Senin (18/9/2017) menyebutkan,”Program yang menggandeng banyak instansi tersebut adalah bentuk langkah nyata pemberantasan praktik perdagangan ilegal, upaya penghindaran fiskal, dan penghindaran pemenuhan perizinan larangan dan pembatasan”.

Sejalan dengan sinergi kegiatan penindakan bersama POLRI, DJBC juga mengoptimalkan upaya preventif dalam memberantas penyelundupan minuman keras (miras), salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kuota impor miras karena kuota yang terbatas sering dijadikan alasan para pelaku untuk melakukan penyelundupan guna memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi.

Sementara  dari  situs DJBC, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen DJBC) Heru Pambudi menegaskan bahwa sinergi pengawasan yang telah dilakukan secara konsisten dengan POLRI harus juga didukung dengan sinergi antar Kementerian/Lembaga lain yang bertugas mengatur tata niaga. “Hal ini harus dilakukan agar dapat tercipta iklim usaha yang dapat mendorong para pelaku usaha untuk dapat menjalankan usaha secara legal, karena legal itu mudah. Hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya ekonomi Indonesia yang bersih, adil, dan transparan guna mengoptimalkan penerimaan negara untuk kemakmuran rakyat,” tandasnya.