BREAKINGNEWS.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lama membuat sistem perizinan melalui platform elektronik atau pelayanan online bernama JakEVO. Sistem itu dibuat untuk memidahkan masyarakat dalam mengurus izin usaha maupun berinvestasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memastikan JakEVO tidak tumpang tindih dengan online single submission (OSS) khususnya regulasi ditingkat pemerintah pusat dan daerah. “Enggak ada (tumpang tindih), justru di sinkronkan jadi satu,” ujarnya di Condet, Jakarta, Kamis (14/4/2019).

Untuk menindaklanjuti perihal JakEVO dan OSS, ia akan mengirimkan tim dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya menemui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian supaya tidak ada salahpaham. Namun dua bulan sebelumnya Pemprov DKI sudah bertemu dan mengutarakan keinginannya agar ada kesatuan dalam perizinan.

“Nanti, itu sedang di ajuin, apa tim bicara dengan Kemenko nanti ketika udah selesai sinkronisasi,” terang Anies.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution secara terbuka meminta Pemprov DKI agar tak membuat sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) tersendiri.

“Mohon bapak gubernur, bupati, walikota, kalau mau membuat perizinan lewat IT, bikinlah untuk Ease of Doing Business (EoDB) jangan OSS, malah tabrakan kerjaannya oleh pusat dan pemda,” tegasnya, Selasa (12/3/2019).

Sementara itu Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, mengemukakan bahwa hadirnya JakEVO sebagai sistem perizinan melalui platform elektronik atau pelayanan online bukan dibuat untuk menyaingi Online Single Submission (OSS)

“JakEVO telah ada terlebih dahulu, JakEVO dilaunching tanggal 7 Mei 2018 sebelum hadirnya OSS yang dikelola oleh Kemenko Perekonomian, hal ini kemudian membuat JakEVO telah memiliki database perizinan/non perizinan dan pemohon izin/non izin yang cukup banyak, maka membutuhkan waktu untuk terintegrasi dengan OSS,” tambah Benni.