BREAKINGNEWS.CO.ID-Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan membantah kalau keputusannya terkait rotasi ribuan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap sebagai bentuk demam politik atau berbau politik. 
 
Pasalnya rotasi dilakukan pada tahun 2019 dan hal itu jauh dari unsur politik yang berkaitan dengan masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2017 silam. Ia pun menganggap kalau rotasi yang dilakukan beberapa hari lalu merupakan kewenangnya terhadap hasil kinerja anakbuah selama setahun. 
 
“Pilkada itu kapan ya? (2017) sekarang? (2019) nah itu udah terjawab langsung. Artinya sebetulnya Gubernur (saya)  punya wewenang melakukan rotasi enam bulan setelah menjabat dan lalu kalau misalnya urusannya Pilkada ya saat itulah kan ini tidak. Ini soal kinerja tahun,” tegas Anies di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (27/2/2019).
 
Secara terang-terangan ia tidak melarang adanya pemikirian negatif dari berbagai pihak dengan tindakannya untuk merotasi ribuan pejabat mengingat rotasi itu dilakukan berdasarkan hasil kinerja baik yang buruk ataupun baik. “Imajinasi orang boleh-boleh saja ya kita tidak bisa mengarang pikiran orang,” ucapnya.
 
Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menduga kalau rotasi yang dilakukan ribuan pejabat Pemprov DKI ada unsur politik terlebih masa Pilkada 2017 sudah berakhir. “Jangan ada dendam politiklah, pilkada sudah selesai,” singkatnya.
 
Ia tidak bisa memungkiri kalau keputusan rotasi terhadap pejabat merupakan kewenangan gubernur DKI Jakarta dalam hal ini adalah Anies, tapi patut disayangkan karena beberapa diantaranya punya rekam jejak baik justru ikuti dirotasi. 
 
“Kasian kan, orang kerja bagus kok. Dia, kan, birokrat. Dia dari bawah sampai ke atas meniti karier. (Sekarang) dari lurah jadi sekretaris lurah, kan, enggak betul,” tutur Prasetio. 
 
Sebelumnya Anies melakukan rotasi dan demosi terhadap pejabat Pemprov DKI Jakarta, dari 1.125 pejabat yang terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama, 274 eselon II dan 836 eselon IV.