Jakarta - Pemerintah sudah membangun Tubuh Siber serta Sandi Negara (BSSN) yang diputuskan lewat Ketentuan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Th. 2017 mengenai Tubuh Siber serta Sandi Negara. Pembentukan BSSN ini memperoleh animo dari anggota Komisi I, Sukamta.

" Ketentuan Presiden untuk membuat Tubuh Siber serta Sandi Negara (BSSN) memperoleh animo positif. Sebenarnya telah mulai sejak lama kami di Komisi I mendorong selekasnya ada tubuh yang dengan cara spesial mengatasi keamanan siber, " ungkap Sukamta dalam info tertulisnya, Jumat (2/6/2017).

Tubuh keamanan siber menurut dia begitu dibutuhkan mengingat ancaman dari dunia maya yang makin bertambah. Terlebih sesudah belum lama ini timbulnya serangan siber lewat 'wannacry' ke system komputasi di beberapa negara, termasuk juga Indonesia.

Sukamta juga mengharapkan BSSN bisa selekasnya bikin rencana yang masak untuk bangun system keamanan siber. BSSN menurut dia mesti bikin roadmap yang pasti, termasuk juga pengisian dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

" Butuh pengembangan SDM Siber yang tangguh serta bangun kekuatan tehnologi siber yang mumpuni dengan cara mandiri hingga tak ada ketergantungan dengan product asing di hari esok, " sebut Sukamta.

Sekretaris Fraksi PKS ini juga memohon orang-orang tak perlu takut tentang ada kecemasan BSSN punya potensi tidak mematuhi hak-hak warga. Kecemasan ini berkaitan pekerjaan BSSN yang lakukan pengawasan siber.

" Hak-hak warga negara begitu terang ditanggung didalam UUD 1945, ini yaitu ketentuan basic yg tidak dapat dilanggar oleh ketentuan perundang-undangan di bawahnya, " katanya.

" UU ITE juga sudah memberi koridor yang pasti, mengatur hak serta keharusan dalam pemakaian siber dengan cara bebas serta bertanggungjawab, jadi tak perlu ada kecemasan masalah itu, " tambah Sukamta.

Walau demikian, Komisi I berjanji selalu lakukan pengawasan serta pelajari pada BSSN yang baru dibuat ini. Hal itu menurut Sukamta untuk meyakinkan tidak ada hak-hak warga yang dilanggar.

" Baiknya orang-orang juga berbarengan sama lakukan pengawasan dengan cara gawat, " lebih dia.

Langkah awal yang perlu dikerjakan pemerintah sesudah BSSN terbentuk, dimaksud Sukamta, yaitu dengan tunjukkan niat baik. Pertama yaitu dengan isi instansi non-kementerian itu dengan SDM yang profesional.

" (SDM) yang mempunyai track record yang kompeten di bagian IT. Ini utama untuk menepis sangkaan pemakaian tubuh baru ini untuk kebutuhan politik, " tutur Sukamta.

Seperti di ketahui Perpres mengenai BSSN ini diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Mei lantas. Instansi ini ditargetkan beroperasi pada September 2017.

BSSN adalah peleburan Instansi Sandi Negara serta Direktorat Keamanan Info, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Kementerian Komunikasi serta Informatika. Instansi ini ada dibawah serta tanggungjawab pada presiden lewat koordinasi dengan Kementerian Koordinator bagian Politik, Hukum, serta Keamanan (Kemenko Polhukam).

Dengan cara susunan organisasinya, BSSN terbagi dalam Kepala, Sekretariat Paling utama, Deputi Bagian Identifikasi serta Deteksi, Deputi Bagian Proteksi, Deputi Bagian Penanggulangan serta Pemulihan, dan Deputi Bagian Pemantauan serta Ingindalian. BSSN terlahir sebagai benteng antisipasi serangan cyber yang makin masif berlangsung.

" Bagaimana serangan siber didunia maya ini mengagumkan masif, seperti serangan ransomware WannaCry tempo hari. Jadi kita mesti sediakan BSSN ini, " terang Menkominfo, Rudiantara pada detikINET, Kamis (1/6).

Tag