BREAKINGNEWS.CO.ID- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus meminta publik sikap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak Perda Syariah dan Injil. Pasalnya kata Petrus, sumber pembentukan peraturan perundang-undangan secara hirarki mulai dari UU hingga Perda hanya boleh berorientasi atau berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. 
 
"Jika Perda Syariah dan Injil ditolerir keberadaannya di setiap daerah, maka hal itu akan menimbulkan anomali dalam kehidupan masyarakat bahkan merendahkan derajat Syariah dan Injil dalam kehidupan keagamaan setiap individu dalam masyarakat yang sangat heterogen, karena nilai-nilai suci dalam Kitab Suci masing-masing agama akan direduksi dan dimanipulasi dalam perumusan Perda untuk kepentingan politik praktis," ujar Petrus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/11/2018). 
 
Menurut Petrus, dorongan sejumlah pihak terhadap pemberlakuan Perda Syariah dan Injil justru berpotensi menegasikan keberadaan dan kedudukan strategis hukum nasional yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai satu kesatuan hukum dasar yang tidak dapat dipisahkan atau dibedakan. 
 
Lanjut Petrus, konsep Perda Syariah atau Injil jelas berorientasi pada ayat suci  masing-masing Kitab Suci bagi setiap agama. Karena itu jika Perda Syariah dan Injil dibiarkan berkembang, maka hal itu bukan saja bertentangan dengan sistem hukum nasional akan tetapi berpotensi melahirkan anomali dan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat yang sudah hidup berdampingan secara damai selama ratusan tahun lamanya.
 
Petrus menambahkan, konsep Perda Syariah dan Injil sulit diimplementasikan atau diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena faktor pluralitas masyarakat Indonesia yang tersebar di setiap daerah dan telah hidup berdampingan secara damai dan harmonis selama berabad abad. 
 
"Kita patut menduga bahwa Perda Syariah yang hendak dipertahankan oleh Rekan Sejawat Eggi Sudjana dkk. adalah berorientasi pada kehendak menjadikan hukum agama sebagai dasar dalam bernegara yang kelak akan dipaksakan berlaku sebagai hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara dan itu berarti kehancuran bagi pilar-pilar utama dalam bernegara dan berbangsa," tegasnya. 
 
Sebelumnya Grace Natalie, dilaporkan oleh Persatuan Muslim Indonesia ke Bareskrim Polri atas tuduhan penistaan agama. Grace dipolisikan buntut dari pernyataannya yang tidak setuju penerapan Peraturan Daerah atau Perda Syariah.
 
Laporan ini, kemudian diterima oleh Bareskrim Polri dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM. "Dalam kesempatan ini, kita sudah memberikan warning kepada Grace. Pengertian warning, sudi sekiranya minta maaf statement-nya itu sudah masuk unsur ungkapan rasa permusuhan, juga masuk kategori ujaran kebencian kepada agama," kata kuasa hukum Persatuan Muslim Indonesia, Eggi Sudjana di gedung Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat, 16 November 2018 lalu.