BREAKINGNEWS.CO.ID - Ikatan advokat Indonesia (IKADIN) menggelar diskusi dengan dua anggota timses kedua paslon Jokowi-Ma'ruf Amin, dan Prabowo-Sandiaga dengan tema 'Membedah Program Hukum, HAM dan Antikorupsi Capres 2019-2024', di Jakarta, Minggu (13/1/2019). Dari tim 01, dihadiri oleh Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan. Sedangkan di kubu 02, hadir Direktorat Hukum BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman.

Dalam acara yang berlangsung tiga jam itu, keduanya diminta untuk menjabarkan beberapa poin misi mengenai hukum, HAM, dan Korupsi untuk Pilpres 2019. Ade Irfan Pulungan memaparkan, ada 5 penjelasan visi misi terkait masalah Hukum, HAM, dan Korupsi yang dimiliki Jokowi-Ma'ruf.

1. Melanjutkan penataan regulasi, jadi ada pembenahan regulasi yang memang kita lihat ada tumpang tindih persoalan-persoalan di pusat maupun daerah.

2. Melanjutkan reformasi sistem dan ketegakan hukum. Proses-proses penegakan hukum memang masih belum maksimal. Nah ini memang Perlu proses waktu, perlu proses kebersamaan, proses itikad baik diantara kita semua untuk menjalankan proses penegakkan hukum itu.

3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.

4. Penghormatan dan perlindungan HAM yang menjadi isu yang berat, dan menjadi sorotan ditingkat lokal maupun internasional.

5. Mengembangkan budaya sadar hukum. Nah ini yang selama ini dikomunikasiin dengan kami dan pak Jokowi.

Sementara Habiburokhman mengungkapkan dari pihaknya memiliki 4 program aksi di bidang hukum, yakni:

1. Menjamin kemerdekaan rakyat dalam mengeluarkan pendapat. Dalam konteks menyampaikan kebebasan pendapat ini mesti dikoreksi.

2. Jamin hak konstitusional rakyat. Di UUD 45 hampir itu setengahnya soal HAM. Kita lihat sekarang hak rakyat dalam dapatkan pelayanan kesehatan melalui BPJS mengalami keluhan.

3. Kita kuatkan gerakan pemberantasan korupsi. Kita ingin memperkuat KPK jangan sampai ada pembahasan di parlemen yang bisa lemahkan KPK.

4. Ada sedikit bahasan terorisme, soal terorisme ini penting karena tenyata dilihat menyangkut penegakan HAM dan bisa akibatnya ketika salah dalam persoalan terorisme ini bisa timbulkan pelanggaran HAM.

Lalu, Rakyat Pilih yang Mana?

Kabid Humas DPP Ikadin, Erwin Natosmal Oemar mengungkapkan, Visi-misi dan program sejatinya merupakan sektor yang paling vital karena kontrak politik dengan rakyat. Visi-misi dan program menjadi pengikat para calon agar dapat ditagih oleh masyarakat setelah terpilih nantinya.

Dari bidang hukum yang dipaparkan oleh dua Ade Irfan dan Habiburokhman, menurtnya, belum terukur. berdasarkan catatan Ikadin, isu HAM yang diangkat Prabowo lebih aktual dibanding Jokowi, meskipun tidak terukur dan kuantitasnya lebih sedikit, yaitu 23 persen. Meskipun demikian, ada nilai plus dari program HAM yang dimiliki Jokowi, yaitu tetap memasukkan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan mempunyai program lebih banyak dari Prabowo.

Untuk isu antikorupsi, Ikadin melihat jumlah program Jokowi lebih banyak dari Prabowo. Di isu reformasi hukum dan kelembagaan, jumlah program Prabowo lebih unggul dari Jokowi. Meskipun demikian, untuk program reformasi peradilan, program yang ditawarkan Jokowi dinilai lebih terukur daripada Prabowo. "Ada problem regulasi dan HAM, namun tidak terpotret secara baik oleh kedua calon. Khususnya terkait reformasi regulasi, di akhir masa SBY lebih baik dibanding dengan zaman Jokowi," ujar Erwin.