PEKANBARU - Seorang warga melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan pidana di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau dalam meloloskan calon gubernur Firdaus. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu akan meniliti kembali apakah pelanggaran itu layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. "Warga ini melaporkan KPU Riau terkait dugaan pelanggaran administrasi dan pidana yang telah menetapkan cagub Firdaus," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Jum'at (23/2/2018).

Rusidi mengatakan bahwa laporan tersebut disampaikan seorang warga bernama Dendi Kurniawan. Untuk menindaklanjuti atas laporan warga tersebut, pihaknya telah meminta keterangan ahli dari KPU RI dan ahli pidana dari Universitas Riau. Hasil keterangan ahli ini akan ditelaah kembali. "Hari ini kita akan menelaah kembali atas keterangan para ahli tersebut dan meminta keterangan dari KPU Riau dan pihak pelapor. Semua keterangan ini akan ditentukan apakah laporan tersebut memenuhi unsur dugaan pelanggaran atau tidak. Bila memenuhi unsur, akan kita teruskan ke Gakkumdu, bila tidak, kita hentikan," kata Rusidi.

Sementara itu, Dendi mengatakan jika dirinya melaporkan KPU Riau karena dianggap ada tahapan verifikasi calon yang dilabrak. Dimana katanya, KPU Riau telah meloloskan cagub Firdaus yang tidak memasukan dua Kartu Keluarga (KK) dalam pengisian formulir pencalonan. "Padahal, Cagub Firdaus itu memiliki dua KK yang satu di Pekanbaru yang satu di Jakarta. Memang tidak ada larangan Cagub beristri dua untuk mencalon, tapi yang kita lihat di sini, ada pengisian formulir pencalonan yang tidak mencatumkan KK keduanya. Makanya kita melaporkan KPU Riau ke Bawaslu," katanya.

Ia juga menjelaskan awalnya laporan tersebut disampaikannya ke KPU Riau pada tahap penetapan paslon pada Minggu (12/2/2018) lalu. Ia pun mempertanyakan soal proses penetapan yang dianggap ada kesalahan. "KPU Riau membalas surat yang saya laporkan itu. Tapi saya melihat Cagub tetap diloloskan. Karenanya saya melapor ke Bawaslu," tutup Rendi.