Terbongkar, Tiga Saksi Bantah BAP: Diduga Ada Rekayasa Perkara DW

"Bukan tandatangan saya!" jawab ketiga saksi saat penasehat hukum terdakwa, Alvin Lim SH, MSc, CFP memperlihatkan copy BAP kepada mereka dihadapan Ketua Majelis Hakim, M Irfan. 

Sebelumnya, ketiga saksi, yakni Setia Darma, Johanes dan Rudy terlebih dahulu diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Tiga saksi yang dihadirkan Jaksa Desti Novita dari Kejari Tangerang Selatan, itu terlihat tidak tahu apa-apa tentang pidana yang didakwakan. Mereka mengaku hanya menjalankan perintah Lim Erwin Lim dari bagian sales marketing perusahaan.

Kejanggalan lain yang tak kalah membuat gelak tawa pengunjung terjadi saat penasehat hukum menanyakan kapan ketiganya diperiksa dalam kasus tersebut. Oleh saksi dijawab tahun 2016. Padahal, di BAP, pemeriksaan tertera tanggal 30 Desember 2019.

Dalam perkara ini para saksi diperiksa oleh dua penyidik Unit 3 Resmob Polda Metro Jaya. Dalam kasus terdahulu, oknum penyidik Subdit Resmob PMJ pernah dipidanakan oleh saksi yang tandatangannya dipalsukan dalam kasus Perjudian Online yang ditangani oleh advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP dari LQ Indonesia Lawfirm. 

Alvin mengingatkan, adanya dugaan pemalsuan tandatangan saksi menunjukkan bahwa ada upaya rekayasa dalam kasus yang sedang ditanganinya tersebut. "Karena BAP adalah intisari dari penyusunan Dakwaan Jaksa," jelasnya

Terdakwa DW yang ditanyai wartawan usai perkara digelar mengaku terkejut. "Saya sangat terkejut, ketika mendengar 3 saksi pelapor ternyata tidak menandatangani BAP dan tidak diperiksa di tahun 2019 yang ada dalam berkas perkara persidangan. Lalu saya dipidanakan atas dasar apa jika keterangan saksi pelapor Tidak Sah!" ucap Dw menghela nafas panjang dari kasus yang menjeratnya tersebut.

Terkait BAP yang diduga dipalsukan lantaran dibantah ketiga saksi, advokat Tandry Laksana, SH dari LQ Indonesia Lawfirm mengatakan, dakwaan yang diambil dari BAP yang dipalsukan atau direkayasa, harus batal demi hukum.

"Proses hukum dan pembuktian pidana yang dilakukan dengan proses hukum acara yang salah adalah pelanggaran hukum dan tidak dibenarkan oleh Undang-undang yang berlaku. Hakim seharusnya sudah melihat bahwa kasus ini penuh rekayasa dan upaya kriminalisasi terhadap klien kami," tegasnya. 

Alvin Lim menambahkan sesuai hukum formiil apabila ada keraguan dalam BAP yang seharusnya dilakukan oleh hakim adalah memanggil Saksi Verbal Lisan untuk dikonfrontir terhadap keterangan ketiga saksi pelapor yang menyatakan tidak pernah menandatangani BAP yang dilakukan oleh 2 penyidik Unit 3 Resmob Polda Metro Jaya.