Filipina Izinkan Film Barbie, Asal Peta Wilayah Sengketa Diburamkan

Ada berita gembira untuk penggemar Barbie atau Ryan Gosling dan Margot Robbie di Filipina. Badan sensor Filipina pada hari Rabu (12/07) mengatakan akan mengizinkan film Barbie ditayangkan di bioskop-bioskop di negara itu.

Syaratnya, mereka meminta distributor film di Hollywood untuk mengaburkan garis pada gambar peta dunia berwarna cerah yang diduga menunjukkan klaim kontroversial oleh Cina atas wilayah di Laut Cina Selatan.

Film komedi fantasi tentang boneka terkenal itu disutradarai oleh Greta Gerwig, dan dibintangi oleh Margot Robbie dan Ryan Gosling. Film ini akan mulai tayang di negara tersebut pada 19 Juli.

Setelah meninjau film tersebut sebanyak dua kali dan berkonsultasi dengan pejabat urusan luar negeri dan pakar hukum, Badan Peninjauan dan Klasifikasi Film dan Televisi milik pemerintah Filipina mengatakan akan mengizinkan pemutaran film Barbie.

Badan sensor negara ini mulai memeriksa film Barbie pada pekan lalu setelah Vietnam dilaporkan melarang penayangan film yang sama di negaranya. Pasalnya, beberapa adegan dalam film itu menampilkan peta yang menunjukkan garis yang dipakai Cina untuk membenarkan klaim maritim atas wilayah tersebut.

Garis kontroversial: sembilan garis putus-putus

Beijing mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan adalah wilayah teritorialnya, meskipun ada klaim saingan dari negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Namun, setelah pemeriksaan "cermat" terhadap film tersebut, badan sensor Filipina yakin bahwa "peta gambar kartun" itu tidak menggambarkan garis klaim kontroversial yang selama ini menjadi titik sensitif konflik. Garis fiktif dalam peta ini dikenal dengan nama sembilan garis putus-putus atau nine-dash.

Sembilan garis putus-putus adalah masalah sensitif bagi Cina dan negara tetangganya. Garis ini menunjukkan perbatasan maritim Beijing meluas ke wilayah yang diklaim oleh pemerintah lain dan mencakup sebagian besar Laut Cina Selatan. Klaim ini membawa ketegangan dengan negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina.

"Sebaliknya, peta tersebut menggambarkan rute perjalanan khayalan Barbie dari Barbie Land ke 'dunia nyata', sebagai bagian integral dari cerita," menurut dewan sensor dalam sebuah pernyataan.

"Yakinlah bahwa Dewan telah menghabiskan segala sumber daya yang ada untuk sampai pada keputusan ini, karena di masa lalu kami tidak ragu untuk memberikan sanksi kepada pembuat film/produser/distributor karena menunjukkan 'sembilan garis putus-putus' fiktif dalam materi mereka."

Dalam surat terpisah kepada Senator Filipina, Francis Tolentino, yang mengkritik film tersebut karena telah "melanggar hak nelayan Filipina", badan sensor mengatakan bahwa mereka telah meminta studio Hollywood Warner Bros untuk "memburamkan" garis kontroversial di peta.

Filipina pernah larang film lain karena peta

Garis putus-putus yang digambar dengan "seperti gambar anak kecil" muncul di beberapa lokasi di peta di sekitar daratan yang diidentifikasi sebagai Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan Asia, kata badan sensor. Tapi hanya ditemukan delapan garis putus-putus di sekitar daratan berlabel "Asia".

"Ditambah lagi, Filipina, Malaysia, dan Indonesia tidak terlihat di peta," kata dewan sensor dalam sebuah surat pernyataan tertanggal 11 Juli yang dibagikan kepada wartawan. "Ini sangat kontras dengan peta yang ditemukan dalam film yang juga dilarang, yakni 'Abominable (2019)' dan 'Uncharted (2022)'."

Sementara itu Departemen Luar Negeri Filipina mengatakan menghargai kesempatan untuk menonton film Barbie guna "memastikan apakah penggambaran peta dunia imajiner bertentangan dengan kepentingan nasional."

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Warner Bros terkait solusi pemburaman ini. Namun juru bicara Warner Bros dikutip oleh Variety mengatakan peta itu adalah gambar krayon seperti yang layaknya dibuat oleh anak kecil dan "tidak dimaksudkan untuk membuat pernyataan apa pun".

Persetujuan Filipina atas pemutaran film Barbie bertepatan dengan peringatan tujuh tahun keputusan internasional yang menyatakan bahwa klaim historis Cina atas Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum.

ae/hp (AFP, AP)