Relawan Jokowi di Aceh Dukung Suhendra Jadi Kepala BIN

BREAKINGNEWS.CO.ID -  Komunitas Aceh Jokowi Amin Kuat (KAJAK) mendukung Suhendra Hadikuntono sebagai Kepala Badan Intelijen Nagara (BIN). Pasalnya, sebagai sebuah lembaga strategis negara, pendekatan yang  harus dilakukan tentu  tidak bisa mengacu kepada dua institusi lain yakni TNI dan Polri, yang hampir selalu dan secara bergantian menjadi pemimpin di lembaga telinga dan mata negara tersebut.

Relawan Jokowi di Aceh Dukung Suhendra Jadi Kepala BIN

BREAKINGNEWS.CO.ID -  Komunitas Aceh Jokowi Amin Kuat (KAJAK) mendukung Suhendra Hadikuntono sebagai Kepala Badan Intelijen Nagara (BIN). Pasalnya, sebagai sebuah lembaga strategis negara, pendekatan yang  harus dilakukan tentu  tidak bisa mengacu kepada dua institusi lain yakni TNI dan Polri, yang hampir selalu dan secara bergantian menjadi pemimpin di lembaga telinga dan mata negara tersebut.

"Kalau sipil seperti Suhendra yang memimpin BIN, tentunya pendekatan-pendekatan yang digunakan lebih soft approach (pendekatan lembut)," ucap Juru Bicara KAJAK, Khaidir di Banda Aceh, seperti dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Dalam pandangan Khaidir, Suhendra, dinilai mampu menanggulangi berbagai permasalahan sosial yang terjadi dengan menekankan dialog dan silaturahmi ke berbagai lapisan masyarakat. Suhendra disebutkan sudah ikut merawat perdamaian di Aceh. "KAJAK memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Suhendra terkait pemanggilan Muzakir Manaf oleh Komnas HAM, yakni menentang pemanggilan itu," sebut Khaidir.

KAJAK menilai sangat sedikit tokoh nasional yang memahami persoalan perdamaian antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Suhendra termasuk dari yang sedikit itu," tegas Khaidir.

Khaidir mengajak tokoh-tokoh dan politisi-politisi nasional untuk terus menjaga kedamaian di Aceh. "Usia perdamaian ini masih baru sekali, dan tentu saja mudah retak," sebutnya.

KAJAK,  lanjut Khaidir, juga mendorong ada peran pemerintah untuk menyosialisasikan Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah RI dan GAM sebagai bahan pendidikan demokrasi agar konflik bersenjata di Aceh tidak terulang lagi baik di Aceh maupun wilayah lain di Indonesia.