Keberadaan Penyelenggara Pemilu Tentukan Sebuah Kualitas Demokrasi

BREAKINGNEWS.CO.ID - Juru bicara (jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma"ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa terkait dengan legitimasi Pemilu 2019, berbeda dengan pemilu yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Perbedaan itu, kata Ace, yakni jika pemilu kali ini dilaksanakan secara serentak.

"Keberadaan penyelenggara pemilu sebagai institusi penyelenggara sangat jelas dalam menentukan sebuah kualitas demokrasi di Indonesia," kata Ace dalam paparannya dalam sebuah diskusi yang mengusung tema "Membangun Kepercayaan Publik Dalam Pemilu 2019" di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2018).

Terkait dengan hal itu, Ace menilai diperlukannya kerja keras dalam pemilu kali ini. Kerja keras itu ditunjukkan oleh penyelenggara pemilu agar pelaksanaannya harus disamakan dengan prinsip-prinsip yang pernah diatur dalam UU.

"KPU, Bawaslu, DKPP harus memiliki sesuatu yang dapat melakukan pengawasan demokrasi di pemilu 2019," ujar Ace. "Kalau kita lihat secara kepercayaan terhada KPU, saya kira lumayan cukup tinggi. Saya kira masuk dalam lima besar institusi yang ada di Indonesia, salah satunya KPU. Ini modal yang sangat baik bagi kualitas demokrasi kita, kalau truth kepada KPU rendah maka akan sulit bagi kita untuk menciptakan kualitas demokrasi. jadi kita harus percaya KPU sebagai penyelenggara," sambung Ace yang juga politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, terkait dengan tahapan pemilu yang telah dilakukan didalam prosesnya, Ace menilai hal itu cenderung semakin baik. Hal itu tercermin dari para penyelenggara yang memang dihasilkan dari proses politik yang mengikat yang digunakan.

"KPU dipilih walau disitu ada sedikit kepentingan politik dan menurut saya itu waja. Karena proses politik dipertaruhkan dalam parlemen. Saya kira Bawaslu juga demikian," ungkapnya.

Menurut saya, secara berpihak yang memepertanyakan soal ketidakpercayaan terhadap KPU, maka itu harus dipertanyakan kembali. Karena figur KPU menurut saya relatif melalui proses politik yang terbuka. Walaupun kita tahu dalam poses penentuannya ada nilai subjektif dalam parlemen," imbuh Ace.

Ace yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI itu menambahkan, yang menjadi catatan penting adalah seharusnya kepercayaan KPU yang sekarang ini juga diawasi bukan saja oleh Bawaslu tapi juga oleh masyarakat.

"Saya yakin sebuah proses didalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan KPU dipastikan melibatkan semua kalangan. Mislanya, didalam hal mekanisme debat dan penyampaian visi misi, hampir dipastikan semua prosesnya diikuti oleh kedua paslon dan tim. Dari kami ada Pak Aryo Bimo (politisi PDIP), dari kubu Andre (jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade) ada Pak Priyo (Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso). Jadi seharusnya diantara kedua paslon itu berdebat disitu tentang bagaimana mekanisme yang terjadi dalam debat itu sendiri," pungkas Ace.