Bongkar Pagar Seng PT. SKL di Pulau Rinca

BREAKINGNEWS.CO.ID- Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama warga Manggarai Barat menyambangi pulau Rinca pada Rabu (22/8/2018). Tujuannya untuk membongkar pagar seng milik PT. Segara Lestari Komodo (SKL) atas perintah Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Konservasi (KSDAE), Wiratno.

Sekira pukul 11.20 WIB dengan menumpangi speedboat, tim terpadu tersebut berangkat dari Labuan Bajo melalui pelabuhan Philemon. Mereka tiba dipulau Rinca sekira pukul 11.30 WIB.

Setibanya di Dermaga Pulau Rinca, mereka langsung disambut Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Pulau Rinca (SPTN) Wilayah I Pulau Rinca, Djunius Boeky dan jajarannya.

Djunius begitu sapaan akrabnya memperkenal dua pemandu wisata (ranger) kepada mereka. Sekitar beberapa menit memberikan penjelasan soal mekanisme masuk wilayah Taman Nasional yang sudah menjadi tujuh keajaiban dunia itu, mereka langsung ke lokasi bangunan PT. SKL.

Dalam perjalanan, mereka sembari mengabadikan momen. Tak kalah menarik terlihat binatang Komodo sedang tidur dan langsung diabadikan oleh Camera aneka merk.

Setelah lelah jalan kaki sekira tiga ratus meter dari dermaga, mereka istirahat sejenak di sebuah home stay pengelola Taman Nasional itu. Lantaran waktu yang begitu mepet, seorang ranger bernama Lois yang akrab disapa Ucle Lois menjelaskan aturan baku saat berada dalam kawasan.

Lois mengatakan, Pulau Rinca merupakan pulau yang sangat menarik untuk melihat satwa liar. "Taman nasional komodo terdiri dari beberapa pulau komodo. Rinca sangat menarik untuk melihat satwa liar," jelasnya.

Namun lantaran tujuan utama hanya untuk membongkar pagar seng PT. SKL, mereka pun meminta pemandu menunjuk tempat pembangunan tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk langsung terjun ke lokasi.

Lokasi pembangunan sarana wisata PT. SKL tersebut persisnya di atas puncak nan rata. Sembari jalan, Djunius menjelaskan sedikit soal bangunan permanen yang ada di kawasan tersebut. Pasalnya ada yang sudah roboh dan ada pula yang tengah dibangun.

"Kami mau bangun. Bongkar yang lama, bangun yang baru," ujar Djunius sembari menjelaskan posisi bangunan tersebut.

Terlihat pula bangunan toilet (Water Closet) yang amat megah. Toilet tersebut terlihat sangat bersih. Meski para wisatawan membludak, tetapi penggunaan toilet tersebut tidak antri. "Toiletnya bagus ya. Airnya banyak dan bersih sekali," celetuk seorang wisatawan sembari masuk ke toilet.

Perjalanan pun terus berlanjut. Sembari mendaki lereng bukit yang penuh dengan panorama indah yang begitu dasyat. Sekira 300 meter dari homestay, pagar seng bangunan PT. SKL itu pun terlihat. Setibanya di lokasi, mereka semua geram melihat lahan konservasi dijadikan lahan investasi.

Sebelum pagar seng tersebut dibongkar, Djunius memberikan keterangan kepada pers bahwa pembongkaran tersebut atas perintah Dirjen KSDAE, Wiratno.

"Kami bongkar pagar milik PT Segara Komodo Lestari ini, berdasarkan perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Dirjen KSDAE," ujar Djunius.

Pagar seng pun dibongkar. Usai dibongkar, semua materialnya disimpan di homestay para pengelola. Menurut mereka, pembangunan tersebut sangat mengganggu ekosistem satwa liar tersebut. "Bangunan ini sangat mengganggu ekosistem," ujar Pemerhati Parwisata Manggarai Barat, Rafael Todowela.

Hal yang sama pun diutarakan Leo Embo, selaku pemerhati Wisata Manggarai Barat. Bagi Leo, pagar seng tersebut layak dibongkar. "Pagar seng itu layak dibongkar karena sangat mengganggu aktifitas wisatawan yang ingin menikmati pemandangan laut, teluk Loh Buaya, dan landscape Pulau Rinca," kata Leo Embo, pemerhati Pariwisata yang tinggal di Labuan Bajo.

Para wisatawan mancanegara pun menyaksikan proses pembongkaran pagar seng tersebut. Salah satu Wisatawan bernama Carlos asal Spanyol mempertanyakan alasan pembangunan itu. Dia pun mempertanyakan respon pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Barat terkait pembangunan itu.

"How about Goverment here (bagaimana sikap Pemda di sini)," tanya Carlos. Pertanyaan tersebut pun sontak dijawab Rafael bahwa Pemda Mabar mendukung pembangunan itu. "They agree," jawab Rafael.

Sebelumnya Bupati Maggarai Barat, Agustinus Ch. Dula mendukung penuh pembangunan sarana wisata di TNK. Salah satunya kata Gusti Dula tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dan saya punya keinginan agar kawasan TNK dengan kehadiran dua PT ini menjadi narasumber. Sumber biaya pendidikan sekolah, sumber paramedis, sumber-sumber air bersih. Menurut saya terkait pro (setuju) dengan PT ini, ya saya pro," katanya.

Aktivitas Komodo

Sementara itu hal yang menarik dijelaskan Lois selaku ranger. Kata Lois, Komodo pada siang hari akan menjemur diri di Kawasan pembangunan PT. SLK.

"Daerah ini adalah daerah lintasan Komodo pada pagi hari. Dan kebiasaan Komodo itu biasa menjemur di Pagi hari untuk memanaskan makanan yang ada di dalam tubuhnya," katanya.

"Karena kalau makanan tidak ada kehangatan dalam tubuhnya maka komodo akan muntah kembali. Semua tempat di sini daerah lintasan komodo," jelasnya.

DPRD Tolak

Sebelumnya, DPRD Manggarai Barat (Mabar) menggelar rapat dengan Direktur Jenderal Konservasi Alam Sumber Daya Alam dan Ekositem (Dirjen KSDAE), Wiratno bersama tim terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, di Aula Utama Gedung DPRD Mabar, pada Senin (20/8/2018).

Agenda rapat tersebut membahas terkait pembangunan sarana wisata di Taman Nasional Komodo oleh PT. SLK. Seluruh Fraksi DPRD Mabar sepakat menolak pembangunan sarana wisata tersebut.

Ketujuh Fraksi yang menolak pembangunan tersebut yakni, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Gabungan Keadilan Sejahtera, Fraksi Kebangkitan Nasional Indonesia, dan Fraksi Gerindra.

Dihadapan Dirjen KSDAE, Waratno anggota Fraksi PDIP, Blasius Pandur menegaskan menolak pembangunan di dalam kawasan TNK.

"Saya minta Dirjen untuk mencabut ijin pembangunan di TNK, dan segera membongkar semua bangunan yang merusak habitat Komodo," kata Pandur.

Penegasan yang sama juga dikatakan Ketua Fraksi PAN, Marsel Jeramun. Menurutnya, perusahaan tersebut telah kedaluwarsa dan perusahaan tersebut harus diproses hukum selain segera mencabut ijinnya.

"Sejak 2 Desember 2017 ijin Perusahaan tersebut telah kedaluwarsa untuk itu perlu diproses hukum," ujar Marsel.

Pernyataan serupa juga dikatakan Ketua Fraksi Gerindra, Yos Gagar. Ia menegaskan menolak dengan tegas pembangunan di Kawasan TNK.

"Yang menolak itu semua masyarakat Mabar. Untuk itu kami tegaskan menolak pembangunan tersebut," demikian Yos.