Visa Pelajar Disalahgunakan, Bramantyo: Dapat Berdampak Negatif

BREAKINGNEWS.CO.ID - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo, menyayangkan tindakan beberapa mahasiswa yang lalai dalam menaati persyaratan yang tercantum dalam visa pelajar yaitu terkait batas jam kerja.

Menurutnya penyalahgunaan ini dapat berdampak negatif terhadap calon pelajar atau mahasiswa Indonesia mendatang yang ingin mendapatkan visa pelajar untuk bisa melanjutkan pendidikan di Australia. Karena dapat mempengaruhi proses aplikasi visa pelajar dari calon pelajar asal Indonesia di masa yang akan datang.

Bramantyo mengatakan, pada 2018 data Departemen Pendidikan Australia menunjukkan jumlah pelajar Indonesia di level pendidikan tinggi mencapai 9.875 orang atau sekitar 2.5% dari total jumlah pelajar asing di Australia.

Jika dijumlahkan dengan pelajar di tingkat lainnya, maka jumlah pelajar Indonesia di Australia mencapai lebih dari 16 ribu orang. Indonesia konsisten berada dalam sepuluh besar jumlah pelajar asing di Australia.

Bram melanjutkan, dengan besarnya minat pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di Australia, harus ada kesadaran di antara pelajar untuk mengikuti persyaratan visa pelajar agar tidak merugikan calon pelajar Indonesia yang berkeinginan memproses visa pelajarnya.

"Saya harap pemerintah Indonesia, melalui kedutaan dan konsulat, dapat melakukan pengawasan dan bimbingan kepada pelajar-pelajar yang sedang atau pun yang akan belajar ke luar negeri," tuturnya.

Selain itu, baik dari pihak pemerintah atau pelajar seharusnya dapat saling mengingatkan untuk disiplin menaati aturan visa yang ada. Berdasarkan pengalaman saya selama studi di Australia, pelajar-pelajar Indonesia sering berkumpul dalam acara yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat jenderal, atau Persatuan Pelajar Indonesia (PPI). Acara-acara seperti ini saya rasa dapat dijadikan wadah bagi pemerintah dan para pelajar untuk mengingatkan satu sama lain untuk mengikuti aturan visa. Sehingga, kejadian pembatalan visa tidak terulang lagi dan citra baik Indonesia bisa terjaga.