Sejarah Kelam Wilders dan Indonesia

Politik Belanda mengalami guncangan pada Kamis (23/11/2023). Partai Kebebasannya (PVV) yang terkenal dengan agenda anti-Islamnya berhasil memeroleh raihan kursi paling banyak di parlemen negeri Kincir Angin tersebut. 

Wilders dan Partai Kebebasannya (PVV) membalik semua prediksi pemilu pada Rabu (22/11/2023) malam dengan meraih 37 kursi dari 150 kursi di parlemen Belanda. Hasil ini jauh di depan kombinasi Partai Buruh/Hijau dan konservatif dari Perdana Menteri Belanda saat ini, Mark Rutte.

Raihan Wilders ini bakal menempatkan ancaman lagi pada hubungan Indonesia-Belanda. Meski neneknya merupakan keturunan Yahudi-Indonesia yang lahir di Pulau Jawa. Wilders sudah beberapa kali bikin masalah dengan pemerintah Indonesia.

Yang pertama sudah merentang jauh dua dekade lalu. Pada 2003, Wilders yang sudah duduk di parlemen mengecam Menteri Kehakiman dan HAM (Menkeh HAM) Yusril Ihza Mahendra. ''Saya sudah mengajukan permohonan agar menteri luar negeri Belanda memanggil duta besar Republik Indonesia di Den Haag dan menjelaskan pendapat Belanda mengenai ucapan-ucapan menteri tersebut,'' kata Wilders dikutip situs Radio Nederland.

Hal itu terkait wawancara dengan televisi Belanda, NOS, mengenai revisi KUHP peninggalan Belanda. Wartawan NOS, Step Vaessen, saat itu mencecar Yusril dengan pertanyaan apakah hukuman terhadap perzinahan dan homoseks tidak melanggar HAM. Jawaban Yusril, orang Belanda selalu mengkritik Indonesia soal HAM. ''Apa yang dilakukan Belanda waktu menjajah negara ini? Berapa banyak orang yang sudah dibunuh? Saya bukannya tidak suka pada orang Belanda. Saya tidak suka ketidakadilan. Karena mereka tidak adil, saya benci mereka.''

Kata-kata itulah yang kemudian menjadi berita besar di Negeri Kincir Angin. Pers setempat mengangkat besar-besar berita berjudul ''Indonesische Minister Haat Hollanders'' (Menteri Indonesia Membenci Orang Balanda). Wilders termasuk yang memanas-manasi polemik tersebut. 

Pada Maret 2008, Wilders melakukan peluncuran film Fitna di internet. Film tersebut berisi propaganda dan hinaan-hinaan terhadap agama Islam. Aksi unjuk rasa meledak di berbagai negara mayoritas Muslim terkait fim itu. Pemerintah Belanda juga ikut mengecam film itu. Film Fitna, kata PM Belanda, Jan Peter Balkenende, tak mewakili suara masyarakat Belanda. ''Film itu menyamakan Islam dengan kekerasan. Kami menolaknya,'' kata Balkenende.

Menyusul maraknya reaksi atas film Fitna, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan pencekalan kepada Geert Wilders. Wilders adalah anggota parlemen Belanda yang membuat Fitna, film yang menghina Alquran dan Nabi.

''Melalui Departemen Hukum dan HAM, pemerintah mencekal Geert Wilders bila yang bersangkutan ingin berkunjung ke Indonesia,'' kata Yudhoyono di kantor Presiden. Presiden juga menegaskan pemerintah melarang peredaran Fitna di Indonesia. Pemerintah mengimbau pemerintah dan parlemen Belanda terus berupaya menghentikan penayangan Fitna.

Pada 2010, Presiden SBY secara mendadak membatalkan kunjungan kenegaraannya ke Belanda dengan alasan harga diri bangsa, Selasa (5/10). Pembatalan ini merupakan kejutan, karena Presiden beserta rombongan sudah berada di Bandara Halim Perdanakusuma.

“Yang tidak bisa saya terima adalah ketika Presiden RI berkunjung ke Den Haag, Belanda, atas undangan Ratu Belanda dan Perdana Menteri Belanda, pada saat itulah digelar sebuah pengadilan yang, antara lain, untuk memutus tuntutan ditangkapnya Presiden RI,” kata Presiden saat jumpa pers di bandara.

SBY saat itu menjelaskan dalam beberapa hari terakhir ada pergerakan di Den Haag dari sejumlah kelompok untuk menggugat Pemerintah RI dan Presiden SBY terkait isu HAM. Presiden mengatakan yang menggugat ada individu warga negara Belanda dari organisasi pendukung kemerdekaan Maluku, RMS.

Kendati demikian, media Belanda melansir bahwa alasan sebenarnya Presiden SBY menunda perjalanan ke Belanda adalah kehadiran politisi Geert Wilders di kabinet Belanda.

Tiga harian Belanda: Algemeen Dagblad, Volskrant, dan Nederlands Dagblad menurunkan berita soal ketidaksukaan Indonesia terhadap politik PVV yang dikomandoi Geert Wilders. Media-media itu mengutip keterangan sejumlah sumber yang terlibat langsung dalam rencana kunjungan Presiden Yudhoyono.

“Alasan (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) akan ditangkap hanyalah pengalih, alasan sebenarnya adalah Presiden Indonesia mempermasalahkan pandangan anti-Islam Geert Wilders dan peran PVV dalam kabinet baru,” tulis Nederlands Dagblad (9/10).

Harian nomor dua terbesar di Belanda, Volkskrant, menulis: Kasus yang diajukan RMS dan meminta agar Presiden Indonesia ditahan jika ia datang ke Belanda dianggap hanyalah alasan yang digunakan untuk menutupi alasan sebenarnya.” 

Pemimpin Partai Demokrat 66 yang berhaluan sosial liberal progresif, Stientje van Veldhoven, juga menduga bahwa pembatalan kunjungan itu ada hubungannya dengan PVV dan Wilders.

“Sangat mungkin bahwa pemerintahan baru ini yang sebenarnya menjadi alasan penundaan kunjungan. Kerja sama dengan PVV sulit untuk dijelaskan ke negara lain,” paparnya. Dalam pemilu Belanda setahun sebelumnya partai Wilders meraih posisi ketiga teratas di kabinet.

Seakan menambah panas suasana, Wilders menyatakan pendapatnya terkait kunjungan Presiden SBY. Apapun alasannya, saya tak akan menangisi Yudhoyono tidak jadi ke Belanda. Dia telah memersonanongratakan saya sebelumnya,” kata Wilders.

Tak lama sebelum pembatalan keberangkatan itu, Dubes Indonesia di Belanda, Junus Effendi (Fannie) Habibie, sempat mengkritik keras aliran politik PVV. Wilders berang dengan pernyataan Fannie dan meminta Menlu Belanda Maxime Verhagen memanggil Fannie Habibie.