Tag : Perpres

Menteri Jonan Sebut Perpres Mobil Listrik Telat Keluar karena Ada yang Menghalangi

Menteri Jonan Sebut Perpres Mobil Listrik Telat Keluar karena Ada yang Menghalangi

Wem , Minggu, 28/07/19 20:42 WIB Menteri ESDM Ignatius Jonan menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Mobil listrik terlambat keluar karena ada pihak yang menghalangi.
Perpres Zonasi Penerimaan Siswa Baru Ditarget Keluar Tahun  Ini

Perpres Zonasi Penerimaan Siswa Baru Ditarget Keluar Tahun Ini

Wem , Selasa, 02/07/19 09:01 WIB Peraturan presiden (perpres) terkait PPDB Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  dengan sistim zonasi akan ditargetkan selesai pada Desember 2019.
Pertengahan 2019, Sawit Wajib Sertifikat ISPO

Pertengahan 2019, Sawit Wajib Sertifikat ISPO

Wem , Rabu, 26/12/18 17:04 WIB Peraturan Presiden atau Perpres yang akan dikeluarkan untuk industri sawit salah satu berisi kewajiban bagi usaha ini untuk mencantumkan sertifikat ISPO dalam produk mereka.
Perpres Pajak Rokok Atasi Defisit BPJS Solusi Terbaik

Perpres Pajak Rokok Atasi Defisit BPJS Solusi Terbaik

Wem , Minggu, 23/09/18 17:27 WIB Peraturan Presiden (Perpres) yang baru diterbitkan Tentang Pemanfaatkan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok untuk mengatasi defisit di BPJS, adalah solusi terbaik dalam jangka pendek
Sebut Tugas Anggota di BPIP Berat, Masinton: Bukan Ongkang-ongkang Kaki

Sebut Tugas Anggota di BPIP Berat, Masinton: Bukan Ongkang-ongkang Kaki

Ryan , Kamis, 31/05/18 19:24 WIB JAKARTA- Megawati Soekarnoputri dan penggawa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang lain mendapatkan hak keuangan sebesar puluhan sampai ratusan juta rupiah. Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai hak keuangan sebesar itu wajar-wajar saja,...
Jokowi Tanggapi Polemik Besaran Gaji Pejabat BPIP

Jokowi Tanggapi Polemik Besaran Gaji Pejabat BPIP

Echo , Selasa, 29/05/18 14:29 WIB Terkait dengan besaran gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jika hal itu berdasarkan hitung-hitungan KemenPAN dan Kementereian Keuangan. Ia menegaskan jika dirinya tidak pernah ikut campur...
Mahfud MD :Kami di BPIP tak Pernah Tanya Gaji

Mahfud MD :Kami di BPIP tak Pernah Tanya Gaji

Ryan , Senin, 28/05/18 07:17 WIB JAKARTA - Mahfud MD sebagai Anggota Dewan Pengarah BPIP mendapatkan gaji sekitaran Rp 100 juta per bulan berdasarkan Perpres Nomor 42/2018. Menyikapi hal itu, Mahfud mengaku selama ini tidak pernah membahas gaji.
Ini Dampaknya Jika Pemerintah Tak Cermat Rumuskan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Ini Dampaknya Jika Pemerintah Tak Cermat Rumuskan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Echo , Minggu, 27/05/18 13:40 WIB Koordinator Program Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan jika pasal pelibatan TNI dalam UU Antiterorisme berpotensi menggeser kebijakan penanganan terorisme menjadi eksesif dan keluar dari koridor penegakan hukum (criminal justice...
Jokowi Segera Terbitkan Perpres Pelibatan TNI Tangani Aksi Terorisme

Jokowi Segera Terbitkan Perpres Pelibatan TNI Tangani Aksi Terorisme

Echo , Jum'at, 25/05/18 20:57 WIB Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membaut peraturan presiden (Perpres) mengenai keterlibatan TNI dalam menanggulangi terorisme. Adapun perpres tersebut akan membahas teknis operasi TNI.
Pemerintah Diminta Pulangkan TKA Ilegal dan Diganti Pekerja Lokal

Pemerintah Diminta Pulangkan TKA Ilegal dan Diganti Pekerja Lokal

Echo , Rabu, 02/05/18 07:12 WIB Terkait dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di Indonesia yang bekerja sebagai buruh kasar, pemerintah diminta untuk menanggkap dan memulangkan TKA tersebut. Sebagai penggantinya, pemerintah harus menggantinya dengan pekerja lokal.
Di Hari Buruh, Yusril Akan Gugat Perpres TKA ke MA

Di Hari Buruh, Yusril Akan Gugat Perpres TKA ke MA

Echo , Selasa, 01/05/18 16:48 WIB Yusril Ihza Mahendra dihadapan massa buruh yang melakukan peringatan Hari Buruh atau May Day 2018 di depan Istana Merdeka mengatakan jika dirinya akan menguji Peraturan Presiden (Perpres) nomor 20 Tahun 2018 dengan...
Gerindra Ingatkan Dampak Buruk Pemberian Izin TKA

Gerindra Ingatkan Dampak Buruk Pemberian Izin TKA

Wem , Senin, 23/04/18 13:12 WIB JAKARTA---Buruh Indonesia lebih penting daripada modal asing, dan karenanya mereka harus mendapatkan perhatian yang lebih besar. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono melalui pesan elektronik  yang disebarkan pada  Minggu...