Tag : Partai Golkar

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain. Partai Golkar menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah.

Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Golkar karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai Golkar mendapat peningkatan 738.999 suara, tetapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%.

Sejarah


Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
Organisasi Profesi
Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
Gerakan Pembangunan


Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar.

Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa.

Ketua Umum DPP Golkar


!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar Ketua Umum Partai Golkar
Djuhartono (1964-1969)
Suprapto Sukowati (1969–1973)
Amir Moertono (1973–1983)
Sudharmono (1983–1988)
Wahono (1988–1993)
Harmoko (1993–1998)
Akbar Tandjung (1998–2004)
Jusuf Kalla (2004–2009)
Aburizal Bakrie (2009–2014 & Januari-Mei 2016)
Aburizal Bakrie & Agung Laksono (dualisme kepemimpinan) (2014-2016)
Setya Novanto (2016–2019)

Golkar Tanggapi Anggapan Sebagai Partai Terkorup

Ryan , Jum'at, 20/04/18 14:33 WIB

JAKARTA - Partai Golkar disebut partai yang terkorup dalam survei Cyrus. Partai berlambang pohon beringin itu berikan pembelaan. "Kami berusaha untuk terus menghilangkan persepsi korupsi itu, walaupun memang tidak mudah," kata Ketua...

Golkar Tanggapi Hasil Survei Median yang 'Ingin Ganti Jokowi'

Ryan , Kamis, 19/04/18 14:34 WIB

JAKARTA - Hasil survei Median menyebutkan angka responden yang ingin mengganti presiden lebih tinggi dari yang diperoleh Joko Widodo menjadi petahana. Partai Golkar mengatakan belum ada yang layak menggantikan Jokowi sebagai Presiden...

Soal Perseteruan PPP dan PKB, Golkar: Hal yang Wajar

Ryan , Kamis, 19/04/18 13:05 WIB

JAKARTA - Partai Golkar mengaku tidak khawatir dengan adanya perseteruan yang berlangsung antara PKB dengan PPP baru-baru ini. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menilainya dinamika antara PKB serta PPP bisa memperluas...

Golkar Usul Airlangga Jadi Cawapres Jokowi, Ini Kata PDIP

Ryan , Rabu, 18/04/18 20:13 WIB

JAKARTA - Dewan Pakar Golkar menginginkan Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi cawapres untuk Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, nama Airlangga memanglah masuk daftar cawapres Jokowi, namun tidak di...

Nurul Arifin Gelar Tabligh Akbar untuk Sambut Peringatan Hari Kartini

Ryan , Rabu, 18/04/18 19:31 WIB

JAKARTA - Dalam rangka peringatan Hari Kartini tanggal 21 April yang akan datang, Calon Wali Kota Bandung nomor urut satu, Nurul Arifin menyiapkan acara khusus. Sebagai calon perempuan, Nurul bakal menyelenggarakan beragam...

Golkar Usulkan Airlangga Jadi Cawapres Jokowi di 2019

Ryan , Rabu, 18/04/18 11:13 WIB

JAKARTA - Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto diusulkan Dewan Pakar Golkar menjadi calon wakil presiden untuk Joko Widodo. Dewan Pakar menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi berkaitan usul itu.

Bantah soal Presiden Bikin Miskin, Mensos Minta Eggi Bicara Berdasar Data

Ryan , Senin, 16/04/18 19:21 WIB

JAKARTA - Menteri Sosial Idrus Marham menanggapi soal ceramah anggota Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212, Eggi Sudjana, yang menyebutkan 'presiden buat rakyat miskin'. Idrus menyebutkan, berdasarkan data, jumlah penduduk miskin malah mengalami...

Tak Sepakat Amien Rais Dipolisikan, Golkar: Sangat Berlebihan

Ryan , Senin, 16/04/18 16:04 WIB

JAKARTA - Partai Golkar tidak sepakat Politikus senior PAN Amien Rais dipolisikan terkait ucapan partai setan dan partai Allah. "Perbedaan pandangan politik dengan membawa ke ranah hukum sangatlah berlebihan," kata Ketua DPP...

Soal Jokowi Bikin Tambah Miskin, Golkar: Eggi Salah Alamat

Ryan , Minggu, 15/04/18 14:35 WIB

JAKARTA - Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh (GIS) Eggi Sudjana menyebut Presiden membuat rakyat miskin. Partai Golkar justru mempertanyakan maksud Eggi tersebut. Golkar menegaskan, Eggi salah alamat apabila presiden yang...

Ace Hasan Sebut Golkar Punya JK Junior untuk Jokowi

Ryan , Jum'at, 13/04/18 15:43 WIB

JAKARTA - Joko Widodo disebut-sebut tengah mencari sosok 'Jusuf Kalla junior' untuk menjadi cawapresnya di Pilpres 2019. Golkar mengaku mempunyai 'JK junior' untuk Jokowi. "Saya kira Golkar ada. (Sosok) yang memiliki... ya...

Fraksi Golkar Gelar Seminar Kemaritiman untuk Wujudkan Visi Maritim Jokowi

Ryan , Rabu, 11/04/18 19:06 WIB

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan mendatangi DPR RI tepatnya Ruang KK II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kehadiran Jokowi disertai pula oleh beberapa menteri seperti Menko Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Menteri...

Soal Deklarasi Jokowi-Cak Imin, Golkar: Baru Aspirasi PKB

Ryan , Selasa, 10/04/18 18:27 WIB

JAKARTA - PKB secara mengejutkan menyatakan sikapnya untuk Pilpres 2019 mendatang. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuat manuver deklarasi Jokowi-Cak Imin di 2019.