Tag : Partai Golkar

Partai Golkar

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain. Partai Golkar menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah.

Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Golkar karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai Golkar mendapat peningkatan 738.999 suara, tetapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%.

Sejarah


Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
Organisasi Profesi
Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
Gerakan Pembangunan


Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar.

Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa.

Ketua Umum DPP Golkar


!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar Ketua Umum Partai Golkar
Djuhartono (1964-1969)
Suprapto Sukowati (1969–1973)
Amir Moertono (1973–1983)
Sudharmono (1983–1988)
Wahono (1988–1993)
Harmoko (1993–1998)
Akbar Tandjung (1998–2004)
Jusuf Kalla (2004–2009)
Aburizal Bakrie (2009–2014 & Januari-Mei 2016)
Aburizal Bakrie & Agung Laksono (dualisme kepemimpinan) (2014-2016)
Setya Novanto (2016–2019)

Ketum IIPG Dukung Kebijakan Belajar di Rumah Hingga Akhir Tahun 2020

Ketum IIPG Dukung Kebijakan Belajar di Rumah Hingga Akhir Tahun 2020

Ary , Selasa, 09/06/20 09:47 WIB Rencana Kemendikbud untuk menyiapkan skenario belajar dari rumah hingga akhir tahun 2020 mendapatkan dukungan dari Yanti Airlangga. Ketua Umum Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) ini menilai para pelajar atau peserta didik, khususnya...
Gelar Rakornis Virtual, Airlangga Hartarto Klaim Partai Golkar Paling Siap Masuk Era Digital

Gelar Rakornis Virtual, Airlangga Hartarto Klaim Partai Golkar Paling Siap Masuk Era Digital

Ary , Selasa, 02/06/20 09:37 WIB Menghadapi agenda Pilkada Serentak di Tanah Air yang akan digelar 9 Desember 2020, Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar. Pembukaan acara ini dilakukan Senin (1/6/2020) dan...
Airlangga Hartarto Targetkan Kemenangan Golkar Minimal 60 Persen di Pilkada 2020

Airlangga Hartarto Targetkan Kemenangan Golkar Minimal 60 Persen di Pilkada 2020

Ary , Selasa, 02/06/20 09:30 WIB Menghadapi Pilkada Serentak di Tanah Air yang akan digelar 9 Desember 2020, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pasang target tinggi. Dalam pemilihan yang melibatkan 270 daerah (9 Provinsi, 224 Kabupaten dan...
Hadapi Pilkada 9 Desember 2020, Golkar Ingin Calonnya yang Diusung Terpilih

Hadapi Pilkada 9 Desember 2020, Golkar Ingin Calonnya yang Diusung Terpilih

Ary , Sabtu, 30/05/20 11:04 WIB  Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, meminta seluruh kader partai beringin untuk bersiap menghadapi Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020. Airlangga yang jug Menko Perekonomian ini mengingatkan jika pemilihan kepala...
Halal Bihalal di Tengah Pandemi, Golkar Tegaskan Ikut Menjaga Protokol Normal Baru

Halal Bihalal di Tengah Pandemi, Golkar Tegaskan Ikut Menjaga Protokol Normal Baru

Ary , Jum'at, 29/05/20 23:23 WIB  Dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi, DPP Partai Golkar, Jumat (29/05/2020) menggelar acara Halal bi Halal secara Virtual. Acara ini diikuti oleh jajaran petinggi partai beringin di pusat dan daerah dari kediaman masing-masing.
Gelar Halal Bihalal, Airlangga Hartarto Minta Kader Golkar Dukung Normal Baru

Gelar Halal Bihalal, Airlangga Hartarto Minta Kader Golkar Dukung Normal Baru

Ary , Jum'at, 29/05/20 23:12 WIB  Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR bersama keluarga besar partai beringin terus meningkatkan tali silaturahmi, dengan menggelar acara Halal bi Halal pada Jumat (29/05/2020) pukul 19.00 WIB. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara kali...
Nama Petinggi Partai Dicatut, Golkar Lapor Bareskrim Polri

Nama Petinggi Partai Dicatut, Golkar Lapor Bareskrim Polri

Ary , Jum'at, 22/05/20 15:58 WIB Kasus penipuan yang mengatas-namakan dua petinggi Partai Golkar telah dilaporkan ke Bareskrim Polri. DPP Partai Golkar mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan tersebut. Tidak kepalang tanggung, dua petinggi Partai Golkar yang dicatut namanya...
Lawan Covid 19, Golkar Gelar Rapid Test untuk Pastikan Kadernya Aman

Lawan Covid 19, Golkar Gelar Rapid Test untuk Pastikan Kadernya Aman

Ary , Rabu, 01/04/20 12:49 WIB Partai Golkar pada Rabu (1/04/2020) melakukan pemeriksaan Rapid Test Covid 19. Pemeriksaan ini dilakukan di Aula Kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Nelli Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat. Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi...
Malam Puncak Perayaan HUT ke-55 Partai Golkar

Malam Puncak Perayaan HUT ke-55 Partai Golkar

Agung , Rabu, 06/11/19 13:47 WIB Partai Golongan Karya (Golkar) menggelar puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 pada Rabu (6/11/2019) malam ini di Grand Ballroom Hotel Sultan, Senayan, Jakarta.
Partai Golkar Usul Evaluasi Pemilu Serentak

Partai Golkar Usul Evaluasi Pemilu Serentak

Holang , Kamis, 24/10/19 14:55 WIB Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mensyukuri penyelenggaraan pemilu serentak yang digelar 17 Oktober 2019 lalu.
Peringati HUT Ke-55, Partai Golkar Kenang Arwah Para Pahlawan

Peringati HUT Ke-55, Partai Golkar Kenang Arwah Para Pahlawan

Holang , Minggu, 20/10/19 10:01 WIB Partai Golkar memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 dengan kegiatan renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Sabtu (19/10/2019) malam.
Rekonsiliasi Airlangga dan Bamsoet untuk Golkar Muncul Tanpa Syarat

Rekonsiliasi Airlangga dan Bamsoet untuk Golkar Muncul Tanpa Syarat

Ary , Minggu, 29/09/19 19:34 WIB Rekonsiliasi yang sudah terjadi antara tokoh Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketu Umum Partai Golkar dan Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI. Namun pertemuan penting pada Jumat (27/9/2019) di Jakarta, bukan berarti bagi-bagi kekuasaan....