Tag : Partai Golkar

Partai Golkar

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain. Partai Golkar menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah.

Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Golkar karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai Golkar mendapat peningkatan 738.999 suara, tetapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%.

Sejarah


Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
Organisasi Profesi
Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
Gerakan Pembangunan


Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar.

Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa.

Ketua Umum DPP Golkar


!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar Ketua Umum Partai Golkar
Djuhartono (1964-1969)
Suprapto Sukowati (1969–1973)
Amir Moertono (1973–1983)
Sudharmono (1983–1988)
Wahono (1988–1993)
Harmoko (1993–1998)
Akbar Tandjung (1998–2004)
Jusuf Kalla (2004–2009)
Aburizal Bakrie (2009–2014 & Januari-Mei 2016)
Aburizal Bakrie & Agung Laksono (dualisme kepemimpinan) (2014-2016)
Setya Novanto (2016–2019)

Rizal Mallarangeng: Golkar Harus Jadi Partai Terkuat di Jakarta

Rizal Mallarangeng: Golkar Harus Jadi Partai Terkuat di Jakarta

Wem , Rabu, 05/12/18 23:26 WIB Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng menyerukan, agar caleg dan kader Partai Golkar harus membuktikan sebagai partai terkuat di wilayah Jakarta.
Agung Laksono Minta Polemik Tentang Soeharto Disudahi

Agung Laksono Minta Polemik Tentang Soeharto Disudahi

Wem , Sabtu, 01/12/18 22:07 WIB Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono mengimbau agar semua pihak menahan diri untuk tidak berpolemik lebih jauh terkait adanya penyataan yang mendiskreditkan mantan Presiden Soeharto.
Bambang Soesatyo: Partai Golkar Siap Berlaga di Pemilu 2019

Bambang Soesatyo: Partai Golkar Siap Berlaga di Pemilu 2019

Holang , Jum'at, 23/11/18 19:47 WIB Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Pusat (BAPPILU) Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menegaskan Partai Golkar siap berlaga di Pemilu 2019 dengan optimisme yang tinggi.
Si Jagoh Merah Hanguskan Kantor DPD Partai Golkar Palangkaraya

Si Jagoh Merah Hanguskan Kantor DPD Partai Golkar Palangkaraya

Boy , Jum'at, 23/11/18 18:48 WIB Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 1 simpang Jalan Katingan dilalap si jago merah. 
Idrus Marham Tegaskan Golkar tak Terlibat dalam Proyek PLTU Riau-1

Idrus Marham Tegaskan Golkar tak Terlibat dalam Proyek PLTU Riau-1

Boy , Jum'at, 16/11/18 21:05 WIB Idrus Marham kembali menegaskan bahwa Partai Golkar tak ada kaitannya sama sekali dengan kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1.
Golkar Sebut Dukungan Soetrisno Bachir Bikin Jokowi Tambah Kuat

Golkar Sebut Dukungan Soetrisno Bachir Bikin Jokowi Tambah Kuat

Robbi Yanto , Kamis, 15/11/18 14:22 WIB Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menganggap, dukungan Soetrisno dianggap bisa menambah kekuatan bagi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin
Golkar Apresiasi Pemerintahan Jokowi Dalam Wujudkan ASEAN Tangguh

Golkar Apresiasi Pemerintahan Jokowi Dalam Wujudkan ASEAN Tangguh

Robbi Yanto , Selasa, 13/11/18 17:17 WIB Partai Golkar komitmen dukung pemerintahan Joko Widodo bangun diplomasi politik, dan ekonomi di Asia Tenggara
Jokowi Hadiri HUT ke-54 Golkar dengan Dasi Kuning

Jokowi Hadiri HUT ke-54 Golkar dengan Dasi Kuning

Robbi Yanto , Minggu, 21/10/18 16:03 WIB Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri HUT ke-54 Partai Golongan Karya (Golkar) di Hall D2, Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).
Terlibat Kasus Suap Meikarta, Golkar Nonaktifkan Bupati Bekasi

Terlibat Kasus Suap Meikarta, Golkar Nonaktifkan Bupati Bekasi

Boy , Selasa, 16/10/18 12:19 WIB Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang ditatapkan sebagai tersangka oleh telah dinonaktifkan oleh Partai Golkar dalam jabatannya sebagai Ketua DPD Partai berlambang pohon beringin tersebut.
Golkar Bantah Tuduhan Prabowo Banyak Pengkhianat Sejak Jokowi Berkuasa

Golkar Bantah Tuduhan Prabowo Banyak Pengkhianat Sejak Jokowi Berkuasa

Robbi Yanto , Kamis, 11/10/18 20:43 WIB politikus Golkar M Misbakhun bantah pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan saat ini banyak elite-elite politik yang berkhianat.M Misbakhun membanggakan kinerja politik Jokowi melalui program pembangunan di semua sektor yang disebutnya telah meningkatkan kesejahteraan...
Idrus Mundur dari Golkar, Ini Kata Dave Laksono

Idrus Mundur dari Golkar, Ini Kata Dave Laksono

Echo , Jum'at, 24/08/18 17:39 WIB Mundurnya Menteri Sosial Idrus Marham dari jabatannya hingga mundur dari kepengurusan di DPP Partai Golkar kian berhembus. Alasan mundur tersebut karena Idrus dikaitkan dengan kasus pembangunan PLTU Riau I.  
Golkar Tunjuk Agus Gumiwang Gantikan Idrus Marham

Golkar Tunjuk Agus Gumiwang Gantikan Idrus Marham

Wem , Jum'at, 24/08/18 15:59 WIB Pada, Jumat (24/8) sore pukul 15.00 WIB, Presiden melantik Agus Gumiwang sebagai menteri sosial yang baru.