Tag : Ombudsman

Tiga Bayi Kembar Dipenjara, Yusril: Jauh dari Nilai Islam dan Pancasila

Tiga Bayi Kembar Dipenjara, Yusril: Jauh dari Nilai Islam dan Pancasila

Robbi Yanto , Selasa, 18/12/18 10:52 WIB Yusril Ihza Mahendra meminta Ketua Pengadilan Negeri Bireun, Aceh, menangguhkan penahanan Maghfirah Binti Zakirsyah
Akibat Dosa Lama, Tiga Bayi Kembar Temani Ibu di Penjara

Akibat Dosa Lama, Tiga Bayi Kembar Temani Ibu di Penjara

Robbi Yanto , Selasa, 18/12/18 10:35 WIB Magfirah (27) harus mendekam dengan 3 anak kembarnya di penjara karena kasus penipuan calon PNS
Soal Jati Baru, Keinginan Pemprov DKI Sama dengan Ombudsman

Soal Jati Baru, Keinginan Pemprov DKI Sama dengan Ombudsman

Puji Kurniasari , Jum'at, 16/11/18 15:12 WIB Pemprov DKI mengklaim pihakya punya semangat yang sama dalam kawasan Jati Baru di Pasar Tanah Abang bersama Ombudsman.
Peresmian Skybridge Molor, Ombudsman Sebut Ada Permasalahan Lahan

Peresmian Skybridge Molor, Ombudsman Sebut Ada Permasalahan Lahan

Aditya Rakasiwi , Rabu, 31/10/18 18:58 WIB Peresmian Skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali molor. Hal tersebut pun membuat Ombudsman melihat jika lamanya peresmian Skybridge Tanah Abang karena ada permasalahan lahan.
Ombudsman dan Bola Liar  Kasus Bank Century

Ombudsman dan Bola Liar Kasus Bank Century

Wem , Senin, 17/09/18 17:04 WIB kasus Bank  Century tak akan selesai dalam waktu dekat. Efek bola liarnya  yang juga menjadi wilayah kerja Ombudsman masih akan terasa hingga beberapa waktu ke depan, walau sejumlah tersangka sudah divonis dan...
Ombudsman RI Temukan Maladministrasi Layanan di Kota Bekasi

Ombudsman RI Temukan Maladministrasi Layanan di Kota Bekasi

Ferry Edyanto , Rabu, 15/08/18 20:34 WIB Ombudsman menyatakan bahwa benar telah terjadi penghentian pelayanan di 12 Kecamatan dan 9 kelurahan se-kota Bekasi pada bulan Juli lalu yang puncaknya terjadi pada tanggal 27 Juli 2018
Ombudsman Jawa Barat Buka Posko Pengaduan PPDB Jabar

Ombudsman Jawa Barat Buka Posko Pengaduan PPDB Jabar

Wem , Kamis, 05/07/18 12:06 WIB Ombudsman Jawa Barat  secara resmi membuka posko  Pengawasan Penyelenggaraan Peserta Didik Baru (PPDB)   dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun 2018
Iriawan Jadi Pj Gubernur, Habiburokman Minta Mendagri Dinonaktifkan

Iriawan Jadi Pj Gubernur, Habiburokman Minta Mendagri Dinonaktifkan

Echo , Senin, 18/06/18 15:54 WIB Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman memprotes terkait dengan pelantikan Komjen (Pol) Iriawan menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Tak hanya memprotes, ia juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dinonaktifkan. Apa...
Polisii Tetap Proses Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Anis Baswedan

Polisii Tetap Proses Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Anis Baswedan

Ferry Edyanto , Selasa, 05/06/18 18:29 WIB JAKARTA - Kasus dugaan maladministrasi atau penyalahgunaan kekuasaan yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penutupan Jalan Raya Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk lapak pedagang kaki lima (PKL) tetap...
Kasus Jalan Jatibaru akan Diselidiki Kembali Usai Lebaran

Kasus Jalan Jatibaru akan Diselidiki Kembali Usai Lebaran

Ferry Edyanto , Senin, 04/06/18 14:49 WIB JAKARTA - Polisi akan memanggil Komisioner Ombudsman RI untuk dimintai keterangannya Ombudsman terkait dugaan maladmintrasi dari kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diduga menyalahi...
Polisi dan Ombudsman Koordinasi Tentang Kebijakan Anies Baswedan pada Jalan Jatibaru

Polisi dan Ombudsman Koordinasi Tentang Kebijakan Anies Baswedan pada Jalan Jatibaru

Ferry Edyanto , Kamis, 31/05/18 16:17 WIB JAKARTA - Pihak Kepolisian akan melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI terkait kasus dugaan pelanggaran penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hasilnya selanjutnya akan dijadikan rekomendasi yang mereka keluarkan tentang kebijakan penutupan...
Ombudsman Nilai Perpres TKA Berpotensi Diskriminatif, Ini Alasannya

Ombudsman Nilai Perpres TKA Berpotensi Diskriminatif, Ini Alasannya

Ryan , Rabu, 02/05/18 19:58 WIB JAKARTA - Komisioner Ombudsman Laode Ida menyebutkan Perpres No 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) berpotensi diskriminatif. Potensi diskriminatif itu tertuang dalam pasal 8 berkaitan pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA).