Tag : Korupsi

Korupsi

Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- perbuatan melawan hukum
- penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalahmemberi atau -menerima hadiah atau janji (penyuapan),
- penggelapan dalam jabatan,
- pemerasan dalam jabatan,
- ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
- menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Putusan Banding, Hukuman Idrus Marham Justru Diperberat Hakim Tinggi

Putusan Banding, Hukuman Idrus Marham Justru Diperberat Hakim Tinggi

Ferry Edyanto , Kamis, 18/07/19 11:32 WIB Upaya Idris Marham untuk mencari Keadilan atau mengurangi hukuman yang diterima kandas. Upaya banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dilakukan mantan Sekjen Partai Golkar itu tak sesuai harapan. Justru sebaliknya hukuman...
Chuck Dituntut 5 Tahun, Kuasa Hukum: Tak Perlu Khawatir, Tuhan Tidak Pernah Tidur

Chuck Dituntut 5 Tahun, Kuasa Hukum: Tak Perlu Khawatir, Tuhan Tidak Pernah Tidur

Ferry Edyanto , Jum'at, 05/07/19 20:32 WIB Kuasa hukum jaksa senior Chuck Suryosumpeno, Haris Azhar mempertanyakan dasar tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) kepada kliennya pada Rabu (3/7/2019).
IPW Dukung Langkah Polri: Tangkap Dalang Perusuh Aksi 22 Mei!

IPW Dukung Langkah Polri: Tangkap Dalang Perusuh Aksi 22 Mei!

Ferry Edyanto , Jum'at, 24/05/19 16:53 WIB Indonesia Police Watch (IPW) mendesak aparat keamanan untuk segera menangkap enam dalang kerusuhan aksi massa 22 Mei 2019 di Ibukota menyusul ketidakpuasan terkait hasil Pilpres 2019.
PPA Kejagung Dikriminalisasi, Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai  Rp9,2 Triliun

PPA Kejagung Dikriminalisasi, Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp9,2 Triliun

AST , Jum'at, 03/05/19 16:35 WIB Penyelesaian asset recovery kerugian negara akibat korupsi di era Presiden Joko Widodo ternyata belum optimal. Data terbaru Indonesia Corruption Watch (ICW) pun menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi di Indonesia sepanjang 2018...
Prabowo Sebut Indonesia Sedang Sakit, Akibat  Elit Jakarta tak Mampu Urus Negara

Prabowo Sebut Indonesia Sedang Sakit, Akibat Elit Jakarta tak Mampu Urus Negara

Echo , Sabtu, 06/04/19 18:47 WIB "Negara kita saat ini dalam keadaan sakit, ibu pertiwi dalam keadaan sakit. Elit di Jakarta itu elit yang tidak mampu mengurus negara ini. Hati mereka beku mereka tidak memikirkan rakyat, mereka hanya...
KPK akan Buka 400 Ribu Amplop Milik Bowo Sidik Pengarso

KPK akan Buka 400 Ribu Amplop Milik Bowo Sidik Pengarso

Boy , Jum'at, 29/03/19 21:08 WIB KPK mengaku akan membuka 400 ribu amplop milik Bowo Sidik Pangarso yang disita KPK usai politisi partai Golkar tersebut terciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Siapa Politisi Golkar yang Terkena OTT KPK?

Siapa Politisi Golkar yang Terkena OTT KPK?

Boy , Kamis, 28/03/19 00:02 WIB Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan bahwa pihaknya pada Rabu (27/3/2019) ada melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta.
Anggota DPR Komisi VI Fraksi Golkar Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Anggota DPR Komisi VI Fraksi Golkar Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Boy , Rabu, 27/03/19 22:50 WIB Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjaring salah satu pejavar negara dari kalangan anggota DPR RI lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada Rabu (27/3/2019) malam.
OC Kaligis Pertanyakan Kasus Denny Indrayana yang Tak Beranjak ke Penuntutan

OC Kaligis Pertanyakan Kasus Denny Indrayana yang Tak Beranjak ke Penuntutan

Ferry Edyanto , Minggu, 24/03/19 15:48 WIB Kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Denny Indraya, sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Tepatnya pada tahun 2015, Denny sudah dinyatakan sebagai tersangka terkait Skandal...
KMA Sebut Penindakan Korupsi Harus Ditingkatkan

KMA Sebut Penindakan Korupsi Harus Ditingkatkan

Wem , Selasa, 19/03/19 20:56 WIB Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin (KMA) menegaskan bahwa upaya penindakan terhadap kasus korupsi di tanah air harus ditingkatkan lagi...
Laode M Syarif : Kemenag Harusnya Jadi Lembaga Panutan bagi KPK

Laode M Syarif : Kemenag Harusnya Jadi Lembaga Panutan bagi KPK

Boy , Senin, 18/03/19 19:00 WIB Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan kasus suap yang terjadi di Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).
KPK Yakin Rommy Tak Kerja Sendiri Jual Beli Jabatan di Kemenag

KPK Yakin Rommy Tak Kerja Sendiri Jual Beli Jabatan di Kemenag

Boy , Senin, 18/03/19 17:21 WIB Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyakini bahwa kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) tidak dilakukan sendiri oleh mantan Ketua Umum (Ketum) PPP, Romahurmuziy alias Rommy.