Tag : Golkar

Golkar

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain. Partai Golkar menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah.

Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Golkar karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai Golkar mendapat peningkatan 738.999 suara, tetapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%.

Sejarah


Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
Organisasi Profesi
Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
Gerakan Pembangunan


Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar.

Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa.

Ketua Umum DPP Golkar


!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar Ketua Umum Partai Golkar
Djuhartono (1964-1969)
Suprapto Sukowati (1969–1973)
Amir Moertono (1973–1983)
Sudharmono (1983–1988)
Wahono (1988–1993)
Harmoko (1993–1998)
Akbar Tandjung (1998–2004)
Jusuf Kalla (2004–2009)
Aburizal Bakrie (2009–2014 & Januari-Mei 2016)
Aburizal Bakrie & Agung Laksono (dualisme kepemimpinan) (2014-2016)
Setya Novanto (2016–2019)

Golkar Dukung Pemerintah Tuntaskan Masalah Guru Honorer K2

Golkar Dukung Pemerintah Tuntaskan Masalah Guru Honorer K2

Holang , Rabu, 10/10/18 20:58 WIB Partai Golkar (PG) mendukung pemerintah menyelesaikan permasalahan penuntasan guru honorer kategori 2 (K-2). Alasannya, tenaga guru masih sangat dibutuhkan, apalagi di daerah-daerah terpencil.
Akan Bongkar Kasus di KPK, Golkar Sebut Amien Rais Bukan Penegak Hukum

Akan Bongkar Kasus di KPK, Golkar Sebut Amien Rais Bukan Penegak Hukum

Holang , Selasa, 09/10/18 13:13 WIB Partai Golkar mempersilahkan politisi Senior PAN, Amien Rais untuk membongkar kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca dipanggil sebagai saksi atas kasus hoax Ratna Sarumpaet di Polda Metro Jaya.
Amien Rais Diminta Berjiwa Besar,  Tak Perlu Bawa Alumni 212 ke Polda Metro

Amien Rais Diminta Berjiwa Besar, Tak Perlu Bawa Alumni 212 ke Polda Metro

Holang , Selasa, 09/10/18 12:55 WIB Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzyli meminta Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais tak membawa masa saat diperiksa sebagai saksi atas kasus hoax Ratna Sarumpaet.
Golkar Minta Amien Rais Bersikap Ksatria  dan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Golkar Minta Amien Rais Bersikap Ksatria dan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Holang , Selasa, 09/10/18 12:41 WIB Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzyli mendesak mantan Ketua MPR, Amien Rais penuhi pemanggilan kedua aparat Kepolisian Polda Metro Jaya. Apalagi kata Ace, status Amien Rais masih sebagai saksi.
Dave Laksono: Manuver Politik Ratna Sarumpaet Cara Murahan dan Kotor

Dave Laksono: Manuver Politik Ratna Sarumpaet Cara Murahan dan Kotor

Holang , Rabu, 03/10/18 12:16 WIB  Politisi Golkar, Dave Laksono mengatakan, pengakuan Ratna Sarumpaet yang dipukul orang tak dikenal secara politik merupakan cara yang murahan. Diketahui, kasus Ratna ini mendapat kecaman dari Partai oposisi
Dave Laksono: Kasus Ratna Sarumpaet Hanya Sandiwara Politik

Dave Laksono: Kasus Ratna Sarumpaet Hanya Sandiwara Politik

Holang , Rabu, 03/10/18 11:47 WIB Politisi Partai Golkar, Dave Laksono menilai kasus Ratna Sarumpaet yang tengah viral saat ini hanyalah sandiwara politik. Namun sandiwara tersebut terkuak ke publik tidak benar.
Golkar Sebut Wajar Pemerintah Fokus Tangani Bencana di Sulteng

Golkar Sebut Wajar Pemerintah Fokus Tangani Bencana di Sulteng

Holang , Selasa, 02/10/18 12:19 WIB  Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzyli mengatakan, penangan bencana gempa Lombok sudah masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut dikatakan Ace terkait dorongan Komisi VIII yang meminta pemerintah tidak melupakan penangan...
Musibah Sulteng Belum Ditetapkan Bencana Nasional, Golkar Serahkan pada Pemerintah

Musibah Sulteng Belum Ditetapkan Bencana Nasional, Golkar Serahkan pada Pemerintah

Holang , Selasa, 02/10/18 12:01 WIB Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menetapkan bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tenggara (Sulteng) sebagai bencana nasional. Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah soal kebijakan tersebut.
Golkar: Pastikan Tempat Pengungsian Warga Sulteng Aman

Golkar: Pastikan Tempat Pengungsian Warga Sulteng Aman

Holang , Selasa, 02/10/18 11:43 WIB Partai Golkar mengucapkan belasungkawa terhadap korban yang meninggal dunia akibat bencana gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Golkar pun meminta semua pihak berdoa untuk warga Sulteng.
Airlangga Hartarto Akui Tak Tahu Johannes  Kotjo

Airlangga Hartarto Akui Tak Tahu Johannes Kotjo

Holang , Rabu, 26/09/18 16:07 WIB Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengaku pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo pernah datang ke kediamannya bersama Idrus Marham. Namun kedatangan Kotjo tak diketahui Airlangga.
Airlangga Hartarto: Saya Tidak Pernah Terlibat Proyek PLTU Riau 1

Airlangga Hartarto: Saya Tidak Pernah Terlibat Proyek PLTU Riau 1

Holang , Rabu, 26/09/18 15:58 WIB Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1.
Dewan Etik Golkar Panggil Kader yang Dukung Prabowo-Sandi

Dewan Etik Golkar Panggil Kader yang Dukung Prabowo-Sandi

Holang , Selasa, 25/09/18 15:56 WIB Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan memanggil dua kader Golkar yang menggelar deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.