Tag : Golkar

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain. Partai Golkar menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah.

Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Golkar karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai Golkar mendapat peningkatan 738.999 suara, tetapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%.

Sejarah


Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
Organisasi Profesi
Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
Gerakan Pembangunan


Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar.

Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa.

Ketua Umum DPP Golkar


!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar Ketua Umum Partai Golkar
Djuhartono (1964-1969)
Suprapto Sukowati (1969–1973)
Amir Moertono (1973–1983)
Sudharmono (1983–1988)
Wahono (1988–1993)
Harmoko (1993–1998)
Akbar Tandjung (1998–2004)
Jusuf Kalla (2004–2009)
Aburizal Bakrie (2009–2014 & Januari-Mei 2016)
Aburizal Bakrie & Agung Laksono (dualisme kepemimpinan) (2014-2016)
Setya Novanto (2016–2019)

Terkait Koalisi PAN Ingin Buka Komunikasi dengan PDIP dan Golkar

Holang , Senin, 19/02/18 15:23 WIB

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengaku ingin komunikasi dengan PDIP dan Partai Golkar terkait koalisi Pilpres 2019 mendatang.

Anies Baswedan Disebut "Kuda Hitam", Golkar Konsisten Dukung Jokowi 2019

Holang , Kamis, 15/02/18 21:06 WIB

Indo Barometer merilis survei terbaru dengan menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berpotensi melawan petahana Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang.

Bobby Adhityo Rizaldi: Hak Imunitas DPR Telah Disepakati Setiap Fraksi

Holang , Rabu, 14/02/18 16:28 WIB

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi angkat bicara soal pasal yang mengatur hak imunitas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD...

Bawaslu Jabar Sebut Bupati Imas yang Terjaring OTT KPK Tetap Bisa Ikut Pilbup

Ryan , Rabu, 14/02/18 15:20 WIB

JAKARTA - Bawaslu Jabar mengatakan penangkapan Bupati Subang Imas Aryumningsih yang terjaring OTT KPK tidak berpengaruh ke proses Pilbup Subang 2018. "Masih terus (maju), tidak pengaruh," kata Ketua Bawaslu Harminus Koto di...

Soal OTT Bupati Subang, Golkar Merasa Perlu Intropeksi

Ryan , Rabu, 14/02/18 14:59 WIB

JAKARTA - Cabup petahana Subang yang diusung Partai Golkar, Imas Aryumningsih terjaring OTT KPK. Untuk itu, partai berlambang beringin tersebut mengaku harus intropeksi agar tidak terjadi hal serupa.

Bupati Imas Terjaring OTT KPK, Dedi Mulyadi Segera Pimpin Rapat di Subang

Ryan , Rabu, 14/02/18 13:10 WIB

JAKARTA - Pasca penangkapan Bupati Subang Imas Aryumningsih oleh KPK pada Selasa (13/2/2018) malam, Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi segera memimpin rapat di Subang. "Hari ini Pak Ketua (Dedi Mulyadi) sedang...

Bupati Imas Ditangkap, Calon di Pilkada 2018 yang Kena OTT KPK Bertambah

Ryan , Rabu, 14/02/18 11:30 WIB

JAKARTA - Dengan terjaringnya Bupati Subang Imas Aryumningsih dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, membuat daftar bakal calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada serentak 2018 yang ditangkap KPK semakin panjang....

Terjaring OTT KPK, Imas Aryumningsih Maju Lagi di Pilbup Subang

Ryan , Rabu, 14/02/18 09:45 WIB

JAKARTA - Bupati Subang, Imas Aryumningsih yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK tdiketahui mencalonkan diri dalam Pilbup Subang 2018. Imas yang maju dalam pesta demokrasi lima tahunan itu berpasangan dengan Sutarno....

Airlangga Hartarto Hormati Keputusan Paripurna Soal UU MD3

Holang , Selasa, 13/02/18 16:23 WIB

Revisi UU MD3 telah disahkan dalam paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (12/2/2018). UU tetap disahkan meski ada dua fraksi yang walk out, yaitu PPP dan NasDem. Walk...

Soal Penambahan Kursi DPR-MPR, Agung Laksono: Sebagai Penebus Dosa

Ryan , Jum'at, 09/02/18 14:14 WIB

JAKARTA - Penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR kali ini menurut mantan Ketua DPR Angung Laksono adalah sebagai penebus dosa. Sebab menurutnya, ada hak partai lain yang dilanggar. "Memang ini sebuah keadaan...

Soal Penambahan Kursi DPR-MPR, Golkar Sebut untuk Solidkan Koalisi Pemerintah

Ryan , Jum'at, 09/02/18 13:54 WIB

JAKARTA - Penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR menurut Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bakal berdampak positif bagi pemeritahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurutnya, hal tersebut akan menyolidkan para partai yang berada...

Ini Tugas Perdana Zainudin Amali Sebagai Plt DPD Jawa Timur

Holang , Selasa, 06/02/18 13:41 WIB

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, pihaknya menugaskan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Jawa Timur, Zainudin Amali untuk melakukan komunikasi terhadap sejumlah partai koalisi terkait...