Tag : Golkar

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain. Partai Golkar menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah.

Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Golkar karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai Golkar mendapat peningkatan 738.999 suara, tetapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%.

Sejarah


Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
Organisasi Profesi
Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
Gerakan Pembangunan


Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar.

Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa.

Ketua Umum DPP Golkar


!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar Ketua Umum Partai Golkar
Djuhartono (1964-1969)
Suprapto Sukowati (1969–1973)
Amir Moertono (1973–1983)
Sudharmono (1983–1988)
Wahono (1988–1993)
Harmoko (1993–1998)
Akbar Tandjung (1998–2004)
Jusuf Kalla (2004–2009)
Aburizal Bakrie (2009–2014 & Januari-Mei 2016)
Aburizal Bakrie & Agung Laksono (dualisme kepemimpinan) (2014-2016)
Setya Novanto (2016–2019)

Ketum Golkar Tak Persoalkan Wacana Pertemuan SBY-Prabowo

Echo , Jum'at, 25/05/18 14:41 WIB

Dalam waktu dekat ini, sejumlah Ketua Umum partai politik akan mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut membahas Pilpres 2019. Tak terkecuali Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai...

Definisi Terorisme Rampung, DPR Segera Sahkan RUU Antiterorisme

Echo , Jum'at, 25/05/18 13:39 WIB

Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme selesai dibahas dan segera disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat kerja pembahasan RUU tersebut, seluruh fraksi di DPR bersama dengan...

10 Fraksi di DPR Sepakat Pilih Definisi Terorisme Alternatif II, Ini Bunyinya!

Echo , Kamis, 24/05/18 23:08 WIB

Sebanyak 10 Fraksi di DPR memberikan pandangan mereka terkait dengan dua alternatif definisi terorisme di RUU Antiterorisme. Kesepuluh fraksi tersebut sepakat untuk memilih opsi kedua. Adapun kesepuluh parpol tersebut terbagi menjadi...

Golkar Sebut Wacana Koalisi Gerindra-Demokrat-PKS-PAN Masih Penjajakan Awal

Echo , Kamis, 24/05/18 10:19 WIB

Partai Golkar mengaku tidak risau dengan adanya wacana koalisi empat partai di Pilpres 2019. Koalisi empat partai tersebut terdiri dari Gerindra-Demokrat-PKS-PAN. Keempat partai tersebut mewacanakan untuk berkoalisi dalam mengusung Ketua Umum...

Kata Fadli Zon soal Ali Ngabalin yang Disebut Cocok Jadi Lawan Politiknya

Ryan , Rabu, 23/05/18 18:47 WIB

JAKARTA - Partai Hanura menyebut politikus Golkar Ali Mochtar Ngabalin, yang saat ini masuk lingkaran Istana, cocok untuk menghadapi lawan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Fadli...

Ali Mochtar Ngabalin Masuk Istana, Moeldoko: Dia Senior yang Berpengalaman

Ryan , Rabu, 23/05/18 17:17 WIB

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan alasan Politikus Golkar Ali Mochtar Ngabalin bergabung dalam jajaran Kantor Staf Presiden (KSP). "Dia adalah politisi senior yang punya banyak pengalaman dan jaringan," ujar Moeldoko...

Ali Ngabalin Masuk Istana, Hanura: Cocok Lawan Fahri Hamzah-Fadli Zon

Ryan , Rabu, 23/05/18 15:20 WIB

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menunjuk Politikus Golkar Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presidenan (KSP) dengan salah satu tupoksinya sebagai juru bicara pemerintah. Ali Ngabalin dianggap cocok meng-counter...

Ali Mochtar Ngabalin Dinilai Bisa Perkuat Hubungan Jokowi-Umat Muslim

Ryan , Rabu, 23/05/18 15:09 WIB

JAKARTA - Ali Mochtar Ngabalin ditunjuk menjadi salah satu tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan oleh Presiden Joko Widodo. Golkar, partai yang menaungi Ali Mochtar, meyakini kadernya tersebut dapat membantu Jokowi.

Idrus Marham Diperiksa KPK Terkait Kasus Proyek Bakamla

Ryan , Senin, 21/05/18 18:30 WIB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham berkaitan kasus Bakamla dengan tersangka politikus Golkar Fayakhun Andriadi. Penyidik mengklarifikasi soal informasi aliran dana pembahasan proyek Bakamla.

Pergerakan Masif Demul di Daerah Tingkatkan Elektabilitas Demiz di Pilgub Jabar

Echo , Minggu, 20/05/18 13:50 WIB

Sosok Dedi Mulyadi (Demul) dinilai menjadi pendongkrak elektabilitas Deddy Mizwar (Demiz) di Pilgub Jabar. Pasalnya, tren elektabilitas Demiz sebelumnya berada di bawah Ridwan Kamil. Namun, hal tersebut saat ini berbanding terbalik,...

Golkar: Pertemuan AHY-Sandiaga Penjajakan Koalisi, Hal Biasa

Ryan , Minggu, 20/05/18 13:49 WIB

JAKARTA - Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno.

Soal Tagar #SBYJelaskan, Golkar Harap Tak Ganggu Hubungan SBY-Jokowi

Ryan , Kamis, 17/05/18 14:48 WIB

JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bereaksi lewat Twitter atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang dinilainya sebagai kritik terhadap kebijakan subsidi BBM di masa pemerintahannya.