Tag : Golkar

Golkar

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain. Partai Golkar menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah.

Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Golkar karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai Golkar mendapat peningkatan 738.999 suara, tetapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%.

Sejarah


Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
Organisasi Profesi
Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
Gerakan Pembangunan


Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar.

Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa.

Ketua Umum DPP Golkar


!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar Ketua Umum Partai Golkar
Djuhartono (1964-1969)
Suprapto Sukowati (1969–1973)
Amir Moertono (1973–1983)
Sudharmono (1983–1988)
Wahono (1988–1993)
Harmoko (1993–1998)
Akbar Tandjung (1998–2004)
Jusuf Kalla (2004–2009)
Aburizal Bakrie (2009–2014 & Januari-Mei 2016)
Aburizal Bakrie & Agung Laksono (dualisme kepemimpinan) (2014-2016)
Setya Novanto (2016–2019)

Para Perserta Munas Akan Menentukan Langsung Tata Cara Pemilihan Ketum Golkar

Para Perserta Munas Akan Menentukan Langsung Tata Cara Pemilihan Ketum Golkar

Ary , Jum'at, 29/11/19 17:55 WIB Proses dan tata cara pemilihan Ketua Umum Partai Golkar hingga kini belum diputuskan.    Dalam rapat pleno Golkar Jumat (29/11/2019), setelah terjadi perdebatan akhirnya Steering Committee dan Panitia Munas, akan menyerahkan kepada para...
DPD Tingkat II Golkar Nganjuk Ingatkan Jangan Set Back!

DPD Tingkat II Golkar Nganjuk Ingatkan Jangan Set Back!

Agung , Rabu, 27/11/19 13:42 WIB Musyawarah Nasional ke-10 Partai Golkar sudah di ambang mata. Menghadapi panggung politik tertinggi dari partai beringin itu, pada 3-6 Desember di Jakarta, seluruh pemangku kepentingan makin serius mempersiapkan diri. Termasuk stakeholder partai...
Bamsoet Tegaskan Golkar All Out Dukung Pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin

Bamsoet Tegaskan Golkar All Out Dukung Pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin

Ferry Edyanto , Jum'at, 22/11/19 18:45 WIB Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kesiapannya menjalankan amanah dari para kader dan pengurus DPD Partai Golkar provinsi, serta kabupaten/kota untuk maju menjadi kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024. Sehingga bisa melakukan...
Banyak Prestasi di Golkar, Airlangga Hartarto Layak Jadi Ketua Umum Lagi

Banyak Prestasi di Golkar, Airlangga Hartarto Layak Jadi Ketua Umum Lagi

Ary , Selasa, 19/11/19 11:04 WIB Pengamat Politik dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), Alvitus Minggu mengatakan, Airlangga Hartarto layak untuk kembali menakodai Partai Golkar untuk periode keduanya. Menko Perekonomian itu sudah dierpcaya menjadi Ketua Umum Golkar sejak Desember...
Demer Linggih: Musyawarah Mufakat Adalah Bagian Penting Demokrasi Pancasila

Demer Linggih: Musyawarah Mufakat Adalah Bagian Penting Demokrasi Pancasila

Ary , Minggu, 17/11/19 21:19 WIB Ketua DPD I Golkar Bali, Gede Sumarjaya Linggih, menolak anggapan Partai Golkar pada Era Airlangga Hartarto kembali ke era orde baru. Tokoh Golkar asal Bali yang akrab disapa Demer Linggih ini menilai...
Korupsi Masalah Pribadi, Jangan Libatkan Institusi

Korupsi Masalah Pribadi, Jangan Libatkan Institusi

Ary , Minggu, 17/11/19 08:34 WIB Pengamat Politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia (LAPI), Maksimus Ramses Lalongkoe menanggapi narasi Ketua Aksi Pemuda Anti Korupsi Indonesia (PAKI) Ibnu Chaldun yang dianggap kebablasan. Ibnu mengaitkan kasus korupsi yang menyeret nama...
Musyawarah Mufakat di Partai Golkar Adalah Bagian dari Demokrasi

Musyawarah Mufakat di Partai Golkar Adalah Bagian dari Demokrasi

Ary , Sabtu, 16/11/19 11:40 WIB Menjelang Munas Golkar Desember mendatang di Jakarta, muncul wacana untuk menggunakan musyawarah mufakat dalam memilih Ketua Umum Golkar. Hal ini disebabkan banyaknya dukungan untuk Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, untuk memimpin partai...
Happy Bone Zulkarnain : Munas Sejuk Jadi Sejarah Indah untuk Partai Golkar.

Happy Bone Zulkarnain : Munas Sejuk Jadi Sejarah Indah untuk Partai Golkar.

Ary , Jum'at, 15/11/19 14:27 WIB Politisi senior Happy Bone Zulkarnain (HBZ) meyakini jika Musyawarah Nasional Golongan Karya tahun 2019 ini akan menjadi Munas tersejuk dibanding munas-munas sebelumnya. Ketua Koordinator bidang Hankam, Hubungan Luar Negeri, Hukum, Keamanan, Ekonomi...
Pengalaman Pahit, Bamsoet: Kita Jadi Pecah Karena Pemilihan Secara Aklamasi

Pengalaman Pahit, Bamsoet: Kita Jadi Pecah Karena Pemilihan Secara Aklamasi

Agung , Kamis, 14/11/19 20:41 WIB Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golongan Karya (Golkar) diharapkan tidak dilaksanakan secara aklamasi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar), Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Balbaid Dukung Bamsoet Maju Caketum Golkar

Balbaid Dukung Bamsoet Maju Caketum Golkar

Agung , Kamis, 14/11/19 12:14 WIB Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) DKI Jakarta, Muhammad Ahmad Balbaid (M.A. Balbaid) menuturkan kalau dirinya mendukung penuh Bambang Soesatyo (Bamsoet) maju sebagai calon ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar).
Musyawarah Mufakat Pilih Ketua Bisa Jadi Sejarah Pertama di Golkar

Musyawarah Mufakat Pilih Ketua Bisa Jadi Sejarah Pertama di Golkar

Ary , Rabu, 13/11/19 13:12 WIB Menjelang Musyawarah Nasional Partai Golkar, 4-6 Desember 2019 di Jakarta, kondisi internal partai beringin memanas. Perebutan kursi ketua umum yang dianggap seksi bagi beberapa kader adalah salah satu penyebabnya.
Ketua DPD Golkar Riau, Andi Rachman: Semua Dukungan Hanya untuk Airlangga

Ketua DPD Golkar Riau, Andi Rachman: Semua Dukungan Hanya untuk Airlangga

Ary , Selasa, 12/11/19 15:03 WIB Kepemimpinan Airlangga Hartarto di Golkar selama hampir dua tahun terakhir ini sudah teruji di tengah banyaknya prahara politik yang mendera partai beringin. Dari berbagai keberhasilannya, termasuk membawa Golkar menempati peringkat kedua di...