Sahli Polri Jawab Tudingan IPW: Huruf L Yang Ditunjukkan itu Simbol Budaya Lampung

BREAKINGNEWS.CO.ID - Pernyataan Indonesia Police Watch (IPW) yang mendesak Polri segera memberi penjelasan terkait foto viral dua jenderal berpakaian dinas, yang sedang menunjukkan dua jari, seolah-olah sedang mengkampanyekan Prabowo Sandi di Pilpres 2019, mendapat reaksi dari mantan Kapolda Lampung yang kini menjabat Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Politik, Irjen Pol Ike Edwin.

Penjelasan Ike Edwin disampaikan khusus menanggapi breakingnews.co.id terkait statemen yang disampaikan IPW pada rilisnya yang diterima dari jejaring WattsApp menyikapi netralitas maupun profesionalitas Polri di tahun politik sekarang ini maupun di Pilpres 2019. "Itu tak ada kaitannya dengan politik," kata Irjen Pol Ike Edwin kepada breakingnews.co.id, Rabu (21/11/2018) mengomentari pernyataan IPW agar para jenderal Polri bisa menjaga sikap dan menahan diri agar tidak tampil dengan simbol simbol yang bisa mengganggu netralitas Polri di tahun politik ini. Selain Irjen Ike Edwin, Neta juga menyindir Brigjen Pol Tomsi Tohir yang dipromosikan mengantikan Brigjen Pol Tedy Minahasa yang bergeser sebagai Waka Polda Lampung. "Kapolri perlu menegur kedua jenderal tersebut. Bila perlu Kapolri segera membatalkan pelantikan salah satu jenderal yang di foto viral itu akan menjadi Kapolda Banten," ucap Neta. 

Ike Edwin mengaku heran dengan pernyataan Ketua Presidium IPW Neta S Pane. Pasalnya, menurut Ike Edwin yang asli orang Lampung, ini, simbol huruf L yang kerap ia posekan saat difoto itu merupakan lambang yang dimiliki orang Lampung. "(Itu) kan sudah puluhan tahun jadi lambang budaya dan miliknya orang Lampung. Itu jauh sebelum pilkada, pileg dan pilpres. Itu kan bukan angka tapi huruf. Huruf L yang artinya Lampung," imbuhnya. 

Karenanya, Ike Edwin merasa ada yang janggal mengapa IPW serta merta meminta fotonya dengan simbol huruf L dipersoalkan. 

Sebelumnya, IPW berharap semua anggota Polri, terutama para jenderalnya bisa menjaga sikap dan menahan diri agar tidak tampil dengan simbol simbol yang bisa mengganggu netralitas Polri di tahun politik ini. "Apa pun alasannya, penampilan simbol-simbol yang menyangkut partai atau calon presiden tertentu bisa menimbulkan persepsi negatif yang merugikan netralitas dan profesionalisme Polri," kata Neta pada siaran rilisnya, Rabu (2/11/2018).

Menurutnya, ada dua dampak negatif bagi Polri dengan viralnya foto kedua jenderal tersebut. Pertama, dalam foto yang viral itu, kedua jenderal tersebut menunjukkan dua jari yang seolah-olah mendukung calon presiden tertentu di Pilpres 2019. Selain mengganggu netralitas Polri, foto itu dinilainya bisa menunjukkan bahwa telah terjadi polarisasi di internal kepolisian untuk mendukung capres tertentu.  "Polarisasi ini akan makin tajam mengingat, salah satu dari jenderal itu akan menjabat sebagai Kapolda Banten dan satunya lagi mantan Kapolda Lampung. Neta menyebut orang yang dimaksud adalah Irjen Ike Edwin (mantan Kapolda Lampung) dan Brigjen Tomsi Tohir (Kapolda Banten)," ujarnya.

Kedua, Neta melanjutkan, foto dua jari yang viral dari kedua jenderal itu bisa juga dipersepsikan sebagai huruf L yang menunjukkan kedua jenderal itu berasal dari daerah Lampung. Dan itu tetap merugikan Polri karena bisa dipersepsikan betapa kentalnya primordialisme dan kesukuan di Polri saat ini. "Sikap kesukuan yang tinggi jika berkembang di Polri tentu akan merugikan kepolisian dan sekaligus menimbulkan kecemburuan karena hanya suku tertentu yang bisa menduduki jabatan jabatan strategis di Polri," kata Neta.

Karena itu, menurutnya, apapun alasannya, foto kedua jenderal yang viral dengan menunjukkan dua jari, tidak bisa ditolerir. Neta beralasan, jika dibiarkan akan menjadi preseden dan membuat polarisasi agar Polri mendukung Prabowo Sandi sebagai salah satu capres di Pilpres 2019. "Polarisasi itu makin tajam mengingat di Pilkada 2018, ada sejumlah jenderal polisi yang terang terangan mendukung calon kepala daerah dari PDIP dimana PDIP di Pilpres 2019 mendukung Jokowi sebagai presiden," pungkasnya.