BREAKINGNEWS.CO.ID - Sanksi perdagangan Kementerian Perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap perusahaan manufaktur asal Cina, ZTE masih berlangsung. Amerika Serikat melarang penjualan produk buatan AS ke ZTE selama tujuh tahun mengakibatkan perusahaan asal Cina itu dipaksa untuk menghentikan sementara bisnis peralatan telekomunikasi mereka termasuk ponsel pintar.

Seperti dilansir dari GSM Arena, mengungkappkan, menurut sumber di internal perusahaan, ZTE segera membayar USD1,7 miliar (sekitar Rp24,3 Triliun) denda pinalti sebagai syarat untuk bisa mengimpor kembali software dan hardware dari negara tersebut, setelah larangan perdagangan pada 15 April 2018 lalu.

Embargo tersebut membuat ZTE KO dan terpaksa menghentikan sementara bisnis peralatan telekomunikasi mereka termasuk ponsel pintar. Perusahaan sendiri diperkirakan telah kehilangan sekitar USD3 miliar karena sekitar 25-30% dari perangkat keras yang digunakannya dipasok oleh perusahaan-perusahaan AS.

Belakangan berkat campur tangan Donald Trump, Amerika Serikat setuju untuk menarik cekal impor namun dengan beberapa kondisi yang harus diikuti. Selain denda besar ini, mereka harus mengubah struktur manajemen perusahaan dan menempatkan petugas penegak hukum AS untuk memanntau bisnis pembelian dan penjualan mereka.

Selain tidak dapat membeli prosesor Intel dan Qualcomm, mereka juga dihadapkan dengan ancaman tidak lagi bisa menggunakan sistem operasi Android. Larangan itu sendiri, dikaji ulang oleh Presiden AS Donald Trump. Menurut laporan, embargo penjualan produk AS ke ZTE dicabut setelah diskusi antara perwakilan AS dan Cina. Pemerintah Cina telah sepakat untuk menurunkan tarif impor mobil dan membeli lebih banyak produk pertanian dari Amerika Serikat sebagai ganti pencabutan embargo ZTE.

"Presiden Xi, dan saya, bekerja sama untuk memberi perusahaan raksasa Cina, ZTE, cara untuk kembali berbisnis, secepatnya. Terlalu banyak pekerjaan di Cina yang hilang. Departemen Perdagangan telah diperintahkan untuk menyelesaikannya" tukas Trump seperti dilansir dari CNET.

Instruksi ini diyakini diberikan untuk menghindari perang dagang antara dua negara. Sebelumnya, Amerika Serikat memberlakukan berbagai tarif baru di Cina karena perjanjian perdagangan dikatakan tidak adil ke negara mereka.