BREAKINGNEWS.CO.ID – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus kuasa hukum pasangan calon Presiden nomot utur 01 Jokowi-Maruf Amin, Yusuf Ihza Mahendra menegaskan bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk membebaskan terpidana terorisme, Ustad Abu Bakar Ba’asyir sudah sesuai undang-undang Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku.

“Jadi sebenarnya Ustad Abu Bakar Ba’asyir itu dilihat dari segi peraturan perundang-undangan dibidang pemasyarakan, beliau itu sudah punya hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Jadi undang-undang pemasyarakatan kita itu mengatur hak-hak para pidana, dimana antara lain hak untuk mendapatkan remisi, hak untuk mendapatkan bebas bersyarat, mendapatkan hak cuti menjelang bebas dan lain bagainya yang kemudian diatur dalam peraturan yang lebih rendah yaitu dalam bentuk peraturan pemerintah dan kemudian juga peraturan menteri yang mengatur tentang hak-hak pidana itu, dan apabila seorang terpidana sudah mendapat hak-hak itu, maka itu wajib ditunaikan oleh pemerintah. Itu penjelasan dari sisi hukum,” katanya kepada wartawan di The Low Offfice Mehendradatta, Jakakarta Selatan, Sabtu (19/1/2018).

Pembebasan Ustad Abu Bakar Ba’asyir ini pun mememui pro dan kontra dari berbagai kalangan yang menyebutkan jika keputusan Presiden Jokowi untuk membebaskannya ada kaitanya dengan urusan politik dan pencalonannya sebagai calon presiden 2019-2024. Menanggapi hal tersebut, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pembebasan ini sebernya bisa dilakukan Jokowi pada tahun-tahun sebelumnya, namun pembentukan PP nomor 99 yang mengatur tentang hak-hak di atas mememui hambatan-hambatan sebelum disahkan pada 2012 lalu oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pada masa pemerintahan yang lalu, itu ada PP No 99 tahun 2012 yang mempersulit pemberian hak-hak narapidana itu khususnya tindak pinda tertentu yakni narkotika, korupsi, pencucian uang dan terorisme itu jadi perdebadapan yang panjang pada masa pemerintahan pak SBY waktu itu,”ceritanya.

“Kami pernah menguji PP tersebut di Mahkama Agung tapi ditolak. PP ini pun tidak berlaku untuk Ustad Abu Bakar Ba’asyir sebab beliau dipidana ingkrah pada tahun 2011 dan PP ini baru berlaku pada tahun 2012, itu artinya terhadap beliau tidak terkena ketentuan-ketentuan keberatan untuk melaksanakan hak-hak itu sebagai terpidana. Jadi Ustad Abu itu secara hukum sudah layak mendapatkan hak-hak itu, sebab beliau sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Beliau juga sudah mendapatkan remisi sebanyak tiga kali kalau saya tidak salah,”ungkapnya.

Lebih lanjut Yuzril menjelaskan bahwa sebenarnya Abu Bakar Ba’asyir bebes secara bersyart, namun terpidana sendiri tak mau menandatangani isi dan poin-poin yang ada di dalam persyaratan-persyarat yang diatur dalam peraturan menteri. Namun dengan alasan kemanusian, Presiden Jokowi pun meminta untuk memudahkan persyaratan tersebut dengan membebaskannya tanpa syarat.

“Namanya pembebasan bersyarat pasti ada namanya penandatanganan nota persyaratan, namun Ustad Abu Bakar Ba’asyir sendiri tidak mau menandatangani syarat-syarat tersebut. Maka dari itu dengan alasan kemanusiaan Presiden Jokowi pun membebaskannya dengan tanpa syarat. Menggingat kesehatan dan usia beliau yang terus menurun dan semakin tua,”jelasnya.

Yusril pun menegaskan bahwa Presiden memiliki kebijakan yang dapat menyampingkan peraturan menteri. Sebab peraturan menteri itu peraturan kebijakan. Sementara pengambilan kebijakan di negara ini adalah Presiden. ”Jadi kalau Presiden mengambil kebijakan dengan menyampingkan kebijakan menteri ya selesai persoalannya. Nah itulah kenapa sampai pak Jokowi dilibatkan dalam pembebasan ini. Ini bukan soal Jokowi-nya, andai kata presidennya saya, saya juga melakukan hal yang serupa. Ini normal dari segi hukum tata negara dan hukum administrasi negara.”tegasnya.