JAKARTA - Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah resmi dibubarkan. Meskipun demikian, Yusril Ihza Mahendra mengatakan kegiatan dakwah, pengajian serta keagamaan lainnya yang menyangkut eks anggota atau pengurus HTI tidak bisa dihentikan.

"Bahwa dengan ini kami tegaskan pula bahwa kegiatan yang dihentikan oleh SK Menteri dan Putusan Pengadilan TUN adalah kegiatan HTI sebagai lembaga (kegiatan Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia), bukan penghentian kegiatan dakwah individu anggota dan/atau pengurus HTI," kata Yusril selaku kuasa hukum HTI dalam konferensi pers di Menara 88 Kota Kasablanla, Jakarta Selatan, Senin (4/6/2018).

Yusril menyebutkan, pencegahan, penghentian serta segala bentuk intimidasi terhadap anggota atau pengurus HTI merupakan pelanggaran hukum. Pihaknya siap menempuh upaya hukum terhadap pelanggaran itu. "Atas dasar itu maka segala upaya-upaya yang menghalangi, menghadang atau lebih jauh lagi mengintimidasi dan mempersekusi individu-individu anggota dan atau Pengurus HTI untuk melakukan ceramah, pengajian, khotbah dan kegiatan dakwah lainnya adalah pelanggaran hukum dan pelanggaran atas hak konstitusional warga negara untuk menjalankan kebebasan beragama. Atas kejadian-kejadian tersebut itu kami akan menindaklanjutinya secara hukum yang berlaku," paparnya.

Walaupun ormasnya sudah dibubarkan, tetapi menurutnya kegiatan anggota serta pengurus HTI merupakan kegiatan sah secara konstitusional. "Jadi karena HTI dicabut sebagai sebuah ormas maka yang tidak boleh dilakukan adalah kegiatan-kegiatan HTI sebagai sebuah organisasi. Jadi anggota boleh saja melakukan kegiatan-kegiatan; kegiatan dakwah, olahraga, kegiatan kesenian. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang secara konstitusional juga termasuk bagian dari pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia di negara RI ini," sambungnya.

Yusril menanggapi soal pencabutan badan hukum HTI oleh pemerintah. "Kami menganggap pencabutan status badan hukum dan pembubaran HTI itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena itu kami melakukan perlawanan. Kami pun melawan secara sah dan konstitusional," sambungnya.

Pihaknya sekarang ini tengah mengajukan banding atas putusan PTTUN yang menolak seluruh gugatan HTI ini. Pihaknya juga akan terus memperjuangkan keberadaa ormas HTI. "Sekarang dikalahkan di tingkat pertama dan kami sedang Banding. Banding itu tidak merupakan gugatan yang baru, banding itu dalam gugatan yang sama. Tapi dalam memori banding, kami memberikan alasan-alasan kenapa kami banding ke Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali putusan pada tingkat pertama. Kami menunjukkan bahwa ini ada kesalahan hakim memahami fakta-fakta, kekeliruan hakim dalam menafsirkan hukum," sambungnya.